Gubernur Kalteng Warning Perusahaan: Pajak Tak Beres, Izin Tak Dilayani

PALANGKA RAYA, BIMARAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya agar tidak berharap kemudahan layanan perizinan jika tidak taat terhadap kewajiban pajak.

Pesan tegas ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6/2025) pagi.

“Kalau tidak bayar pajak dengan benar, jangan mimpi dilayani cepat. Kami hanya akan melayani yang taat aturan dan berkontribusi nyata bagi daerah,” tegas Gubernur di hadapan para pimpinan instansi, asosiasi usaha, dan perwakilan perusahaan sektor strategis.

Menurutnya, selama ini masih banyak pelaku usaha yang menikmati hasil sumber daya alam Kalimantan Tengah, namun enggan menjalankan kewajiban fiskalnya secara jujur. Ia bahkan menyebut bahwa pendapatan dari sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan belum tergarap secara optimal.

“Kuncinya adalah koordinasi. Kita punya potensi besar, tapi kalau data tidak akurat, pajak tidak dibayar, dan BBM dibeli dari luar daerah, ya PAD kita tidak akan pernah maksimal,” tegasnya lagi.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyebut akan memberikan prioritas layanan bagi perusahaan yang transparan, taat pajak, membeli BBM dari dalam daerah, dan menyimpan dana di bank lokal. Ia juga mewajibkan pelampiran bukti pajak BBM, kendaraan, dan air permukaan dalam setiap pengajuan izin.

Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 8 Tahun 2023.

“Tujuannya jelas, memperkuat sinergi antarinstansi agar PAD meningkat, khususnya dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal,” jelas Leonard.

Ia menegaskan, peningkatan PAD bukan semata urusan teknis, tetapi soal komitmen kolektif untuk mendorong kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan.

Rakor ini dihadiri kepala perangkat daerah, pimpinan BUMD, perwakilan perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, konstruksi, serta asosiasi usaha seperti GAPKI, dan ASPINDO.

Dengan pendekatan tegas dan transparan, Pemprov Kalteng berharap dapat memaksimalkan potensi daerah demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red)