DPW PAN Kalteng Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden Demi Stabilitas Nasional

Palangka Raya – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Tengah, Achmad Diran, menegaskan pandangannya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Sikap tersebut disampaikan Achmad Diran di Palangka Raya, Selasa (13/1/2026), sebagai respons atas perbincangan yang mencuat di ruang publik mengenai kemungkinan perubahan posisi kelembagaan Polri.

Achmad Diran, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selama dua periode, menilai penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan ketentuan undang-undang yang memiliki tujuan strategis, yakni menjaga stabilitas keamanan nasional serta memastikan koordinasi antarlembaga negara berjalan efektif. Menurutnya, secara konstitusional dan historis, Polri memang dirancang berada dalam garis komando Presiden guna menjamin netralitas, profesionalisme, dan efektivitas penegakan hukum di seluruh Indonesia.

Ia menambahkan, peran Polri sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan satu garis komando nasional yang jelas dan tidak terfragmentasi. Oleh karena itu, PAN, khususnya di Kalimantan Tengah, lebih mendorong penguatan institusi Polri melalui pembenahan internal, peningkatan profesionalisme aparat, serta sistem pengawasan yang terbuka dan akuntabel, ketimbang mengubah struktur kelembagaannya.

“Yang harus diperkuat adalah kualitas kinerja dan integritas aparat kepolisian. Mengubah posisi kelembagaan justru berisiko menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Dengan pernyataan tersebut, DPW PAN Kalimantan Tengah berharap masyarakat dapat menyikapi wacana ini secara rasional dan objektif, sekaligus terus memberikan dukungan kepada Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.