Pemprov Kalteng Resmi Buka Pendaftaran dan Pengecekan KHBS Secara Daring melalui humabetang.id

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka layanan pendaftaran dan pengecekan status penerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) secara daring melalui portal humabetang.id, Selasa, 24 Februari 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan sosial di daerah.

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat memeriksa apakah namanya terdaftar sebagai penerima KHBS. Warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum tercatat juga dapat mengajukan diri dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung secara mandiri.

Pemerintah menyatakan, setiap pengajuan tidak otomatis disetujui. Prosesnya melalui tahapan verifikasi administrasi, validasi persyaratan program, hingga pengecekan kondisi lapangan. Skema ini diterapkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar berhak.

Pemprov menegaskan penetapan penerima manfaat sepenuhnya bergantung pada hasil validasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Bagi yang dinyatakan lolos, pemerintah akan menerbitkan KHBS terbaru sebagai tanda kepesertaan resmi.

Portal humabetang.id juga terintegrasi dengan sistem data bantuan sosial nasional. Warga dapat melakukan pengecekan tambahan melalui laman resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Integrasi ini bertujuan menyinkronkan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan penerima.

Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program bantuan sosial. Seluruh proses resmi, baik pengecekan maupun pengajuan, hanya dilakukan melalui website humabetang.id.

Digitalisasi layanan KHBS diharapkan mempercepat proses, meningkatkan akurasi data, dan memperluas akses masyarakat. Pemerintah menyebut keberhasilan sistem ini bergantung pada ketelitian warga dalam mengisi data serta konsistensi verifikasi yang objektif.

Dengan sistem daring ini, Pemprov Kalteng menargetkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih terbuka, terukur, dan mudah diawasi bersama. (red)