Gubernur Agustiar Minta Dukungan Penuh Bupati dan Wali Kota Se-Kalteng untuk Sukseskan Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera Secara Terintegrasi dan Tepat Sasaran

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta dukungan penuh seluruh pemerintah kabupaten dan kota guna menyukseskan implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Permintaan tersebut disampaikan saat Rapat Sosialisasi di Istana Isen Mulang, Rabu (25/2/2026).

Dalam arahannya, gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tersebut sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga desa dan kelurahan.

Ia menyampaikan bahwa pada 20 Februari 2026, tepat satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaunching KHBS sebagai bentuk komitmen menghadirkan program yang menyentuh langsung masyarakat.

“KHBS adalah bentuk komitmen kami yang tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, meskipun saat ini kita menghadapi efisiensi anggaran, di mana APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun terjadi penurunan anggaran, pemerintah provinsi tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu dan yang tinggal di wilayah pedalaman.

“Kami tidak ingin melihat ada masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat ketika sakit, tidak bisa makan, dan tidak bisa berdaya secara ekonomi,” ujarnya.

Agustiar menjelaskan, melalui KHBS berbagai bantuan sosial seperti pangan, bantuan tunai, pendidikan, dan kesehatan disalurkan secara terintegrasi dan berbasis sistem digital. Setiap transaksi pengambilan bantuan tercatat secara elektronik untuk mencegah penerima ganda, dengan prinsip satu keluarga satu kartu.

Namun demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan program tidak bisa langsung berjalan sempurna. Oleh sebab itu, evaluasi dan pemutakhiran data akan terus dilakukan agar penyaluran semakin tepat sasaran.

“Namun agar KHBS berjalan baik, kunci utamanya adalah sinergi dan kolaborasi kita bersama. Tanpa dukungan seluruh elemen di Kalimantan Tengah, program ini tidak akan berhasil optimal,” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, gubernur mengundang seluruh Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga Kepala Desa se-Kalimantan Tengah untuk menyamakan persepsi terkait kriteria penerima manfaat, mekanisme distribusi, hingga penggunaan kartu.

Ia juga meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk membantu mitra dan relawan Huma Betang dalam proses verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat, serta memastikan data penerima sesuai dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan melalui kanal pengaduan daring di laman humabetang.id. Gubernur turut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan dan penyaluran KHBS tidak dipungut biaya apa pun kepada keluarga penerima manfaat.

Dengan penguatan koordinasi hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap KHBS dapat berjalan efektif, transparan, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (red)