Pemprov Kalteng Buka Kanal Pengaduan Kartu Huma Betang Sejahtera, 30 Ribu Aduan Masuk per Hari Ini

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera. Sebagai langkah transparansi dan akurasi data, masyarakat kini dapat melakukan pengaduan maupun usulan calon penerima melalui kanal resmi yang telah disediakan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng telah menyiapkan laman humabetang.id sebagai media verifikasi dan validasi data. Hingga Rabu (25/2/2026), antusiasme masyarakat tercatat sangat tinggi.

“Melalui kanal ini silakan diadukan barangkali ada warga yang layak dibantu. Secara real-time, per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan yang masuk. Ini sangat memudahkan kami untuk validasi dan pemutakhiran data ke depannya,” ujar Rangga usai menghadiri Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (25/02/2026).

Rangga menjelaskan, dalam proses pengaduan tersebut, masyarakat wajib melampirkan sejumlah dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), foto kondisi rumah, hingga keterangan kondisi ekonomi. Hal ini bertujuan agar data yang diolah memiliki gambaran utuh mengenai kelayakan calon penerima.

Terkait penerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT, Rangga menyebut mereka tetap memiliki kemungkinan untuk terdaftar. Namun, pemerintah provinsi tetap mengedepankan asas pemerataan.

“Masih memungkinkan, tetapi prioritas utama adalah masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Masih banyak masyarakat Kalteng yang harus kita bantu agar ada pemerataan,” tegasnya.

Kerahkan 1.432 Relawan untuk Verifikasi Lapangan

Menyadari kondisi geografis dan keterbatasan akses digital di beberapa wilayah Kalteng, Pemprov tidak hanya mengandalkan sistem online. Sebanyak 1.432 relawan telah diterjunkan di setiap desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi secara offline.

“Setiap desa minimal ada satu relawan, namun untuk wilayah dengan penduduk padat, kita tempatkan dua hingga tiga orang. Mereka bertugas membantu verifikasi di lapangan serta mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai nantinya,” tambah Rangga.

Berdasarkan data saat ini, wilayah dengan jumlah calon penerima terbanyak masih didominasi oleh daerah dengan rasio penduduk besar, yakni Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.

Rangga memaparkan bahwa data tersebut berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi dengan Kemensos dan BPS.

Guna memastikan bantuan tetap tepat sasaran, Pemprov Kalteng berkomitmen melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali.

“Setiap triwulan akan ada update. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, tentu akan ada penyesuaian. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkasnya.

Terkait detail insentif untuk guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat, Rangga menjanjikan akan memberikan penjelasan lebih rinci pada pertemuan selanjutnya. (Bayu)