Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

Pemprov Kalteng Matangkan Validasi Data Insentif Pelayan Masyarakat dan Tokoh Agama, Perluasan Manfaat Program Kartu Huma Betang Sejahtera Segera Direalisasikan

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung.

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah mematangkan validasi data penerima insentif bagi para pelayan masyarakat dan tokoh agama. Program ini merupakan bagian dari perluasan manfaat Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang diinisiasi oleh Gubernur Kalteng.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa data awal penerima saat ini sedang dalam proses verifikasi ulang. Adapun sasaran penerima insentif ini mencakup ustadz, ustazah, marbot masjid, pendeta, pastor, guru sekolah minggu, mantir, damang, hingga Ketua RT dan Ketua RW.

“Kita harapkan verifikasi ini selesai secepatnya. Melalui program ini, mereka akan menerima insentif berdasarkan jabatan atau peran mereka di masyarakat,” ujar Leonard usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Kota Palangka Raya, Kamis (26/02/2026).

Terkait besaran nilai insentif, Leonard menjelaskan bahwa angka tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga menekankan bahwa pemberian insentif ini berbeda dengan skema Bantuan Sosial (Bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Ini berbasis jabatan. Jadi seperti RT, RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pemuka agama, semuanya dapat. Namun, jika individu tersebut secara personal masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu di DTSEN, mereka juga tetap berpeluang mendapatkan bantuan sosial tunai lainnya dari program KHBS,” jelasnya.

Leonard menambahkan bahwa kebijakan ini diambil melalui efisiensi anggaran yang ketat di internal pemerintahan. Atas arahan Gubernur, Pemprov Kalteng melakukan pemangkasan besar-besaran pada belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, konsumsi, hingga biaya rapat di hotel.

“Pak Gubernur lebih memilih mengalihkan anggaran tersebut menjadi belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kita kurangi rapat di hotel, kita manfaatkan fasilitas yang ada. Fokusnya adalah ketepatan sasaran,” tegas Leonard. (Bayu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini