Tingkat Kemantapan Jalan Capai 87,33 Persen, Gubernur Agustiar Percepat Pemerataan Infrastruktur Kalteng

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan infrastruktur hingga pelosok desa meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat, 27 Februari 2026, di Palangka Raya. Ia memastikan efisiensi tidak menghentikan proyek strategis daerah, melainkan mendorong pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Efisiensi bukan alasan untuk berhenti membangun, tetapi justru menjadi momentum untuk bekerja lebih cermat, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab,” kata Gubernur Agustiar.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, serta pelayanan dasar. Menurut dia, konektivitas wilayah menjadi kunci pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Sejumlah ruas jalan strategis yang tengah ditingkatkan antara lain Bukit Liti–Bawan, Palangka Raya–Kuala Kurun, Jalan Lingkar Luar Sampit, dan Simpang Pundu–Tumbang Samba. Peningkatan konektivitas tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedalaman.

Pemerintah Provinsi mencatat tingkat kemantapan jalan provinsi telah mencapai 87,33 persen dari total panjang 1.275,60 kilometer. Capaian itu menjadi indikator perbaikan infrastruktur dasar di daerah.

Selain peningkatan jalan, pemerintah juga melakukan pembangunan dan normalisasi saluran pendukung di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kuala Kurun, Tumbang Samba, Kuala Pembuang–Segintung, Katingan–Pakahi, Kapuas–Terusan, Barito Selatan, Barito Timur, hingga kawasan Pangkalan Bun–Kotawaringin Lama.

Gubernur Agustiar menegaskan pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata dengan semangat Huma Betang.

“Pembangunan harus memastikan Kalimantan Tengah mampu tumbuh lebih kuat, maju, dan sejajar dengan daerah lain,” ujarnya.

Ia memastikan pemerintah daerah tetap memprioritaskan program infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. (red)