Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Awal, Pemprov Kalteng Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar diseminasi prediksi musim kemarau 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin, 9 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan berbagai pihak menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk menyatukan langkah menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal.

“Kita berkumpul untuk menyatukan langkah dalam menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi membawa risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah,” ujar Leonard.

Ia menjelaskan, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan beberapa kondisi yang perlu diwaspadai. Di antaranya musim kemarau diprediksi datang lebih awal, curah hujan cenderung di bawah normal, serta puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026.

Menurut Leonard, kondisi tersebut juga dipengaruhi potensi fenomena El Nino yang dapat memperparah kekeringan di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah mitigasi serta pencegahan sejak dini.

Ia menegaskan keterbatasan anggaran pada 2026 tidak boleh mengurangi kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Pemerintah daerah, kata dia, harus mengedepankan strategi mitigasi yang tepat sasaran dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat.

Leonard juga mendorong agar program Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) segera dipersiapkan sebagai langkah antisipasi. Selain itu, penetapan status kedaruratan karhutla dinilai perlu dilakukan lebih awal agar dukungan sumber daya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta mekanisme pergeseran anggaran dapat segera diproses.

Sementara itu, Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Sugiyono menyampaikan prediksi curah hujan periode Maret hingga Mei 2026 masih berada pada kategori menengah hingga tinggi. Namun memasuki Juni hingga Agustus, curah hujan diperkirakan menurun menjadi menengah hingga rendah.

“Awal musim kemarau 2026 di Kalimantan Tengah diperkirakan terjadi pada dasarian ketiga Mei hingga dasarian ketiga Juni dengan sifat musim kemarau berkisar antara bawah normal hingga normal,” kata Sugiyono.

Ia menambahkan, dibandingkan kondisi klimatologis normal, musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih awal sekitar dua hingga lima dasarian dan berlangsung lebih lama sekitar dua hingga empat dasarian. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus dengan durasi sekitar tiga hingga empat bulan.

BMKG juga merekomendasikan sejumlah langkah antisipasi, seperti penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan optimal melalui revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat dan operasional energi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan tingkat bahaya karhutla pada 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

“Musim kemarau diprediksi datang lebih awal dengan kondisi yang lebih kering serta durasi yang lebih panjang, sehingga potensi karhutla juga meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan terdapat potensi fenomena El Nino lemah mulai Juni 2026 yang dapat memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Meski demikian, Toyib menilai pengalaman pengendalian karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil positif berkat sinergi berbagai pihak. Keberhasilan pengendalian saat menghadapi fenomena El Nino moderat pada 2023 menjadi contoh bahwa deteksi dini dan pemadaman cepat mampu menekan dampak karhutla.

Menurut dia, program pengendalian karhutla yang telah dialokasikan dalam anggaran rutin masing-masing instansi menjadi modal awal menghadapi potensi bencana pada 2026, termasuk melalui penetapan status keadaan darurat karhutla untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan. (red/ist)