Pembangunan Mangkrak dan Pengadaan Kendaraan Desa Dipertanyakan, Warga Muara Pari Desak Audit Dana Desa

BIMARAYA – Salah satu desa di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Desa Muara Pari, menjadi sorotan masyarakat karena kondisi pembangunan yang dinilai memprihatinkan.

Sejumlah bangunan di desa tersebut dilaporkan mangkrak dan belum selesai hingga saat ini. Selain itu, jembatan penyeberangan di Jalan Meranti yang menjadi akses menuju Desa Muara Pari juga disebut belum rampung.

Beberapa tokoh masyarakat serta mantan aparat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan hal tersebut kepada awak media di Muara Teweh, baru-baru ini.

Menurut mereka, salah satu bangunan yang hingga kini terbengkalai adalah Balai Pertemuan Desa. Bangunan tersebut sebelumnya direhabilitasi total oleh pemerintah desa, namun hingga beberapa tahun terakhir pengerjaannya tidak kunjung selesai.

“Padahal sebelumnya gedung itu masih bisa dimanfaatkan, mungkin cukup dengan renovasi ringan saja,” ujar salah satu warga.

Selain itu, warga juga menyoroti pembongkaran jembatan di Jalan Meranti RT 03 yang sebelumnya beberapa kali direhabilitasi oleh pemerintah desa.

Di sisi lain, masyarakat menilai pemerintah desa justru lebih banyak mengadakan sarana kendaraan operasional. Disebutkan, terdapat sekitar delapan unit sepeda motor yang dibeli menggunakan dana desa untuk digunakan oleh aparat desa.

Namun, menurut mantan aparat desa tersebut, kendaraan itu kerap digunakan seolah-olah sebagai milik pribadi, meskipun secara administrasi tercatat sebagai aset desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Tidak hanya itu, masyarakat juga menyebut bahwa pemerintah desa baru-baru ini membeli satu unit mobil Toyota Hilux berwarna hitam yang anggarannya diduga berasal dari dana desa.

“Pembelian mobil itu kami tidak mengetahui secara jelas, karena tidak ada rapat atau pemberitahuan kepada masyarakat,” ungkap salah satu warga.

Melalui pemberitaan media, masyarakat Desa Muara Pari berharap Bupati Barito Utara dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi desa mereka.

Mereka juga meminta Inspektorat maupun pihak terkait untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana desa selama beberapa tahun terakhir. Warga menilai transparansi anggaran sudah tidak lagi seperti sebelumnya, karena tidak ada lagi pemasangan baliho laporan penggunaan dana desa.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti kinerja pemerintah desa yang dinilai kurang maksimal. Mereka menyebut beberapa aparat desa jarang berada di kantor karena lebih sering mengurus kepentingan di luar desa.

Warga juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum pemerintah desa dalam aktivitas jual beli lahan yang berkaitan dengan investasi pertambangan batu bara di wilayah tersebut, yang belakangan memicu sejumlah sengketa lahan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak
Pemerintah Desa Muara Pari belum
memberikan keterangan resmi terkait
berbagai informasi yang disampaikan
masyarakat tersebut. Redaksi masih
berupaya menghubungi pihak
pemerintah desa untuk memperoleh
klarifikasi dan tanggapan. (red)