Sosialisasi KHBS di Istana Isen Mulang, Gubernur Agustiar Targetkan Distribusi Kartu Huma Betang Sejahtera Rampung Sebelum Lebaran

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menargetkan penyelesaian distribusi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah ini.

Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, mengatakan program KHBS menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan sosial yang terintegrasi.

“Kartu Huma Betang Sejahtera sebelum Lebaran ini kami targetkan selesai,” ungkap Gubernur pada sosialisasi KHBS yang diikuti oleh Wartawan, LSM, hingga Ormas di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (10/3/2026).

Ia menegaskan, bahwa KHBS merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta dukungan dari berbagai program bantuan yang disalurkan pemerintah daerah.

“KHBS adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan dukungan tepat sasaran,” tambahnya.

Menurutnya, program KHBS tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial semata, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan.

“Program KHBS bukan sekadar simbol kebijakan, tetapi instrumen pelayanan yang harus dikelola secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa distribusi kartu tersebut hampir sepenuhnya rampung di tingkat wilayah administratif.

“Sekitar 95 persen kartu Huma Betang sudah sampai di kecamatan maupun kelurahan. Targetnya maksimal besok seluruhnya sudah selesai,” kata Rangga.

Ia menambahkan, pada tahap pembagian kepada masyarakat, proses distribusi di lapangan perlu terus dikawal agar berjalan tertib serta tepat sasaran.

Menurut Rangga, Kartu Huma Betang Sejahtera tidak hanya berkaitan dengan bantuan pangan maupun bantuan tunai, tetapi juga menjadi pintu akses masyarakat terhadap berbagai program layanan pemerintah.

Program tersebut mencakup akses layanan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, dukungan dana darurat kesehatan bagi masyarakat di luar penerima PBI, hingga berbagai program pendidikan seperti sekolah gratis tingkat SMA dan SMK, bantuan seragam sekolah yang telah diberikan kepada sekitar 60 ribu siswa, serta program Satu Rumah Satu Sarjana.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar yang mencakup berbagai bantuan lintas sektor.

Penyaluran bantuan pangan sendiri direncanakan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dengan skema distribusi berkala, yakni minimal empat kali bantuan pangan dan dua kali bantuan uang tunai, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Distribusi bantuan sosial dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah pedalaman terlebih dahulu sebelum menjangkau wilayah perkotaan.

Dalam proses pengawasan penyalurannya, pemerintah juga melibatkan unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

Setiap penerima bantuan nantinya akan menggunakan KHBS yang terintegrasi untuk memudahkan proses pendataan, pengawasan, serta meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.

Pemerintah provinsi berharap program Kartu Huma Betang Sejahtera beserta berbagai kebijakan pendukung lainnya dapat terus berkembang seiring dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah di masa mendatang. (red/ist)