Wali Kota Palangka Raya Buka Suara Soal Dana Bantuan Presiden: Tak Terima Uang, Hanya Peralatan

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, akhirnya memberikan klarifikasi terbuka terkait kesimpangsiuran informasi mengenai Bantuan Presiden (Banpres) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di hadapan massa Aliansi Gerakan Pemuda Marah (GERAM) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota, Fairid menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya tidak menerima bantuan dalam bentuk dana tunai dari Pusat.

“Kalau bantuan dana Banpres, Kota Palangka Raya memang tidak menerima. Saya juga tidak paham kenapa, silakan nanti dikonfirmasi ke pihak yang berhak menjawab,” kata Fairid saat menemui para pendemo di Jalan Tjilik Riwut KM. 5, Selasa (6/10/2026) sore.

Meski tidak mengucurkan dana segar, Fairid meluruskan bahwa pemerintah pusat menyalurkan Banpres dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di lapangan.

“Tapi kalau untuk bantuan peralatan, kita terima banyak. Termasuk 66 unit truk pemadam kebakaran dari Pak Presiden, itu semua ada di Kota Palangka Raya,” jelasnya.

Sudah Lobi Langsung Mensesneg dan Mendagri

Fairid mengungkapkan, dirinya pernah menyampaikan langsung kondisi riil keuangan daerah yang sedang menanggung beban penanganan karhutla kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat mendampingi kunjungan kerja Presiden ke Kota Palangka Raya.

Kala itu, Fairid meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat agar memberikan suntikan dana bantuan untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Palangka Raya yang tergerus akibat efisiensi.

“Saat itu saya sampaikan langsung ke Pak Mensesneg dan Pak Mendagri. Kami yang statusnya tanggap darurat ini mohon diperhatikan untuk pengisian dana APBD. Perjalanan waktu, kita juga terus mengusulkan,” lanjut Fairid.

Meski usulan bantuan dana tersebut belum terealisasi hingga kini, Fairid memastikan Pemkot Palangka Raya tidak berkecil hati. Pemerintah daerah bersama seluruh tim satgas dan relawan di lapangan akan terus bekerja mengoptimalkan anggaran BTT APBD Perubahan yang saat ini tinggal menunggu penetapan nomor register untuk dicairkan. (Abimanyu/bayu)