MUI Haramkan Vape, Komunitas Palangka Raya Minta Tak Disamakan dengan Pengguna Narkoba

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau vape mendapat tanggapan dari pelaku usaha dan komunitas pengguna di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Mereka mengkhawatirkan dampak ekonomi apabila rekomendasi pelarangan produksi dan perdagangan rokok elektrik diterapkan tanpa masa transisi bagi pelaku usaha.

Fatwa yang disebut ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut menyatakan penggunaan, produksi, dan jual beli rokok elektrik sebagai aktivitas yang diharamkan. Fatwa itu juga merekomendasikan Presiden dan DPR RI menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.

Dalam pertimbangannya, MUI menyoroti dampak nikotin terhadap kesehatan, potensi kerusakan lingkungan, serta risiko penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya. Pertimbangan tersebut juga dikaitkan dengan prinsip sadd adz-dzari’ah, yakni pencegahan terhadap sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan terlarang.

Pemilik toko sekaligus distributor rokok elektrik di Palangka Raya, Dede Sanjaya Haliem, mengaku terkejut dengan cakupan fatwa tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut pengguna vape, tetapi juga pekerja, pemilik toko, dan jaringan distributor yang menggantungkan penghasilan dari perdagangan produk tersebut.

“Sebagai pelaku usaha, kami tentu menghormati otoritas keagamaan MUI. Namun, di sisi lain, ada banyak pekerja, mitra ritel, dan distributor lokal yang menggantungkan hidup dari usaha ini,” ujar Dede saat dimintai tanggapan di Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).

Dede mengatakan produk yang diperdagangkan melalui usahanya merupakan barang resmi dengan pita cukai. Ia berharap pemerintah membedakan perdagangan produk yang memenuhi ketentuan hukum dengan penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas ilegal.

“Jika kekhawatirannya adalah penyalahgunaan narkotika cair, kami dari pihak toko dan distributor sangat mendukung aparat menindak tegas oknum tersebut. Namun, jika perdagangan legal ikut dilarang total tanpa solusi transisi, dampaknya terhadap ekonomi lokal akan sangat terasa,” tegasnya.

Perwakilan Komunitas Vape Palangka Raya, Jean Steve, menyampaikan bahwa komunitasnya mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkotika. Ia mengatakan edukasi mengenai penggunaan produk resmi dan larangan zat ilegal selama ini menjadi bagian dari perhatian komunitas.

“Kami di komunitas selalu mengedukasi anggota agar menggunakan produk yang jelas, resmi, dan tidak menyentuh barang-barang ilegal. Jadi, soal pencegahan penyalahgunaan narkotika, kami sepakat penuh,” kata Jean.

Jean berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama pelaku industri, komunitas pengguna, dan pakar kesehatan sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut. Ia menyebut sebagian anggota komunitas merupakan perokok dewasa yang beralih menggunakan rokok elektrik karena menganggapnya sebagai alternatif rokok konvensional.

Namun, pandangan pengguna tersebut tidak berarti vape bebas risiko kesehatan. Fatwa keagamaan juga perlu dibedakan dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum. (red)