Antisipasi Banjir Musim Hujan Akhir Tahun 2026, BPBD Palangka Raya Perkuat Mitigasi

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya berencana mengusulkan penetapan status siaga banjir kepada Wali Kota Fairid Naparin. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi banjir seiring perkiraan datangnya musim hujan pada penghujung 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan rencana pengajuan status siaga mengacu pada informasi prakiraan musim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemerintah daerah perlu mempersiapkan langkah mitigasi lebih awal untuk mengurangi risiko bencana terhadap masyarakat.

“Melihat perkiraan dari BMKG mengenai masuknya musim hujan pada akhir 2026, kami akan menyampaikan usulan kepada Wali Kota agar status siaga banjir bisa ditetapkan sebagai langkah persiapan menghadapi kemungkinan bencana,” ujar Budi, Jumat (13/11/2026).

Budi menegaskan, status yang akan diusulkan merupakan siaga banjir, bukan tanggap darurat bencana. Penetapan status siaga bertujuan memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, pemantauan, dan mitigasi sebelum banjir terjadi.

“Yang kami usulkan adalah status siaga, bukan tanggap darurat. Fokusnya sekarang bagaimana mempersiapkan mitigasi sejak dini sebelum banjir benar-benar terjadi,” tegasnya.

Menurut Budi, penanganan potensi banjir membutuhkan koordinasi lintas sektor melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor. Sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta BPBD telah melakukan pengecekan lapangan di kawasan yang berpotensi terdampak.

“Beberapa perangkat daerah sudah bersama-sama melakukan pengecekan di lapangan. Mulai dari Disperkimtan, PUPR, DLH hingga BPBD, dengan melihat wilayah yang masuk dalam pemetaan kawasan rawan banjir,” jelasnya.

BPBD juga memanfaatkan data pemetaan kawasan rawan banjir yang tersedia melalui dashboard pemantauan. Informasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi wilayah yang memerlukan penanganan lebih awal, terutama kawasan permukiman yang berisiko mengalami genangan saat curah hujan meningkat.

Selain pemetaan, Pemko Palangka Raya mendorong seluruh perangkat daerah melakukan pembersihan saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat penumpukan sampah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Budi mengajak masyarakat dan kelompok relawan turut berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan drainase. “Kami tentu menyambut baik apabila ada relawan yang ingin ikut membantu membersihkan saluran drainase. Keterlibatan mereka sangat terbuka untuk mendukung kegiatan mitigasi bersama pemerintah,” pungkasnya. (An)