Viral di Instagram, Anggaran Rp5 Miliar Kejari Palangka Raya Dijawab Langsung Wali Kota Fairid Naparin
BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Polemik alokasi anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan dan penataan lingkungan gudang barang bukti serta mess pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa anggaran itu merupakan alokasi tahun 2025 yang ditetapkan sebelum dirinya dilantik untuk periode kedua.
“itu anggaran 2025, diketok sebelum saya menjabat. Kemudian aturan dikeluarkan sekitar Oktober 2026,” kata Fairid saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu (15/11/2026) malam.
Polemik tersebut mencuat setelah akun Instagram Mata Borneo mengunggah informasi mengenai alokasi anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan fasilitas Kejari Palangka Raya. Unggahan itu turut mengaitkan kebijakan tersebut dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, yang mengingatkan kepala daerah agar menghentikan pemberian hibah APBD kepada instansi vertikal, termasuk aparat penegak hukum.
Sorotan tersebut kemudian mendapat tanggapan langsung dari Fairid melalui kolom komentar unggahan. Dia menjelaskan bahwa anggaran yang dipersoalkan merupakan anggaran 2025 dan bukan anggaran yang diketok pada masa kepemimpinannya di periode kedua.
“Dan saya terbuka kok untuk saran kritik. Tetapi kritik yang membangun juga bisa disertai informasi yang lengkap,” tulis Fairid dalam kolom komentar akun Instagram tersebut.
Selain memberikan klarifikasi mengenai tahun penganggaran, Fairid juga menyinggung posisi Kota Palangka Raya yang masuk tiga besar calon kota percontohan antikorupsi di Indonesia. Menurutnya, penilaian tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah aspek tata kelola pemerintahan, mulai dari pengawasan internal, perencanaan hingga penganggaran.
Dia menyebut, pemerintah kota dijadwalkan menjalani observasi KPK pada 17–18 November 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penilaian terhadap kesiapan Palangka Raya sebagai kota percontohan antikorupsi.
“Apabila kami ini bermain-main dengan anggaran, bermain-main dikira Pemerintah Kota Palangka Raya ini melakukan tindak pidana korupsi dan lain-lain, itu tidak mungkin kami dijadikan salah satu percontohan kota antikorupsi sampai tiga besar,” ujarnya.
Fairid menambahkan, penilaian KPK terhadap pemerintah daerah juga mencakup hasil Monitoring Center for Prevention (MCP). Melalui penilaian tersebut, berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian, termasuk sistem pengawasan dan proses penganggaran.
Dia berharap masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, termasuk program dan pembangunan yang dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, hasil pekerjaan pemerintah nantinya menjadi bahan penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang paling penting saya paham persis, tahu, mendengar permasalahan yang diinginkan masyarakat, itu kami jadikan program. Dilihat nanti hingga akhir pembangunan, akhir masa periode. Itu dikembalikan semua ke masyarakat,” pungkasnya. (An)
Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp
Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.
Ikuti Saluran WhatsAppDukung Jurnalisme Independen Bimaraya
Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).
⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan





Tinggalkan Balasan