Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

Pemko Palangka Raya Siapkan Rp86 Miliar untuk Penerangan Jalan Umum, Targetkan Pelaksanaan Mulai 2027

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. (Abimanyu/An/Bimaraya.com)

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan kerja sama pembiayaan senilai Rp86 miliar melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk meningkatkan penerangan jalan umum (PJU). Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027 guna mengatasi keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan pemerintah daerah telah memperoleh kesepakatan prinsip melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait. Namun, pelaksanaan program masih menunggu penyelesaian pendataan, pemetaan kebutuhan, serta survei lapangan.

“Pada prinsipnya, saya menginginkan Kota Palangka Raya terang di mana pun, termasuk jalan nasional, jalan provinsi, ataupun jalan daerah. Itu kan yang banyak menjadi salah satu keluhan,” ujar Fairid saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu (15/11/2026) malam.

Fairid menjelaskan, kerja sama tersebut direncanakan mencakup pemasangan lampu baru, penggantian lampu yang sudah ada, meterisasi, serta pemeliharaan jaringan PJU. Pemerintah kota menargetkan peningkatan penerangan secara bertahap di berbagai kawasan, termasuk ruas jalan nasional, provinsi, dan daerah.

Melalui skema pembiayaan tersebut, pihak ketiga akan menangani pemasangan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan. Masa kontrak pemeliharaan direncanakan berlangsung selama 10 tahun, sehingga pengelolaan PJU tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pelaksanaan langsung oleh pemerintah daerah.

Menurut Fairid, pengelolaan penerangan jalan selama ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ia memperkirakan biaya yang dikeluarkan Pemko Palangka Raya untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp35 miliar hingga Rp40 miliar setiap tahun.

“Sekarang itu bisa kami lepaskan, jadi dana itu bisa dialihkan ke pembangunan lain. Itu kan alternatif kreatif finansial,” kata Fairid.

Fairid menilai keterlibatan badan usaha dalam pengelolaan PJU dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme kerja sama yang tepat, pemerintah kota berharap memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mendukung program pembangunan lainnya.

Meski telah memperoleh kesepakatan prinsip, Fairid menegaskan program tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan sebelum memasuki pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu menyelesaikan perencanaan, penyesuaian anggaran, serta survei untuk menentukan kebutuhan penerangan di masing-masing wilayah.

“Mudah-mudahan secepatnya. Harapannya pada 2027 perubahan itu sudah bisa berjalan,” pungkasnya. Pemerintah kota berharap program ini dapat memperluas jangkauan penerangan jalan secara bertahap dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. (An)

📢

Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp

Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.

Ikuti Saluran WhatsApp
📰

Dukung Jurnalisme Independen Bimaraya

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini