7 Tuntutan Mengguncang DPRD Kalteng: Dari Turunkan Kapolri hingga Upah Buruh

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Aliansi September Hitam bersama Aliansi Cipayung Plus dan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Senin (1/9/2025).

Aksi berlangsung sejak siang hingga sore hari. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, turun langsung bersama beberapa anggota dewan menemui massa aksi dan duduk bersama mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Koordinator Aliansi September Hitam, Ade Anwar Ridwansyah, menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP.

“Yang kedua, menolak kenaikan gaji, tunjangan dan dana pensiunan anggota Dewan. Yang ketiga, ini berhubung kepada DPRD Kalteng, memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah,” tegas Ade.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Cipayung Plus, Andri Mulyanto, menuturkan bahwa pihaknya menyampaikan tujuh poin tuntutan.

“Yang dimana tiga itu adalah isu nasional dan juga empat itu isu daerah,” ujarnya.

Tiga isu nasional yang dimaksud yakni mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri, mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI.

Sedangkan empat isu daerah, lanjut Andri, di antaranya mendesak DPRD Kalteng membuat perda penerapan sistem peninjauan PHK dan upah yang adil bagi buruh perkebunan, buruh tambang, tani, dan buruh UMKM.

Kemudian, mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera membatalkan Raperda kenaikan gaji anggota. Mendesak DPRD Kalteng untuk aktif dan turut serta ke lapangan terjun secara aktif untuk menyelesaikan konflik agraria.

“Yang terakhir, mendesak DPRD Kalteng untuk menolak semua bentuk kenaikan PBB, NJOP, pajak BPJS, dan lain sebagainya di Kalimantan Tengah. Itu yang menjadi fokus kami,” imbuhnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa. “Secara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan orasi-orasi dan memang secara keseluruhan, secara umum ya, aspirasinya cukup to the point dan dapat dipahami,” kata Arton.

Ia menegaskan DPRD Kalteng akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat, sebagaimana tadi kan ada tuntutannya itu,”pungkasnya. (red)