Respons Cepat Bank Kalteng Hadapi Dugaan Fraud Internal, Dirut Pastikan Dana Nasabah Aman dan Layanan Tetap Berjalan Normal

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA — PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng bergerak cepat merespons dugaan tindak kecurangan (fraud) yang melibatkan oknum internal perusahaan. Manajemen menegaskan tidak ada toleransi bagi segala bentuk pelanggaran yang mencederai prinsip integritas dan kepercayaan nasabah.

Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah, menyatakan bahwa perseroan telah mengambil langkah tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Investigasi internal secara menyeluruh pun telah dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum guna memastikan proses penanganan berjalan transparan.

“Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Maslipansyah dalam keterangan yang diterima, Senin (6/4/2026)

Ia menjamin bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran individual oleh oknum dan tidak mencerminkan sistem perbankan Bank Kalteng secara keseluruhan.

Maslipansyah juga memastikan bahwa mekanisme pengamanan internal berjalan efektif sehingga kepentingan nasabah tetap terlindungi.

“Kami memastikan bahwa kepercayaan masyarakat adalah prioritas utama, dan seluruh dana nasabah tetap aman dalam sistem Bank Kalteng,” imbuhnya.

Sebagai langkah preventif di masa depan, Bank Kalteng kini tengah melakukan evaluasi dan penguatan sistem pengendalian internal.

Langkah ini mencakup pengetatan prosedur operasional, penguatan fungsi pengawasan, serta penyempurnaan mekanisme kontrol berlapis untuk memitigasi risiko serupa.

Manajemen memastikan bahwa seluruh layanan operasional perbankan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Kejadian ini justru menjadi momentum bagi bank pembangunan daerah tersebut untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan penguatan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance).

Bank Kalteng juga berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya demi menjaga stabilitas keuangan daerah. (red)