Pemprov Kalteng Matangkan Skema Kredit HAGUET, 3.000 UMKM Ditargetkan Nikmati Bunga Nol Persen

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membahas skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha, dalam rapat virtual di Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini. Rapat dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H. Darliansjah.

Pembahasan ini bertujuan mematangkan skema pembiayaan yang terjangkau, produktif, dan berkelanjutan bagi UMKM. Program ini dirancang menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di berbagai sektor prioritas dengan plafon kredit hingga Rp50 juta per debitur.

Darliansjah menyebutkan, UMKM di Kalteng masih menghadapi kendala utama, seperti terbatasnya akses kredit formal, tingginya biaya pinjaman, serta banyak usaha yang belum memenuhi syarat perbankan.

“Intervensi tidak cukup hanya subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha,” ujarnya.

Skema HAGUET mengusung konsep kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjamin. Kredit diberikan dengan bunga nol persen melalui mekanisme subsidi dan pembagian risiko.

Dalam skema tersebut, bunga kredit sebesar 6 persen per tahun ditanggung bersama, yakni 3 persen oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh bank. Dengan demikian, pelaku usaha hanya membayar pokok pinjaman.

Program ini juga diperkuat dengan penjaminan kredit hingga 70 persen melalui PT Jamkrida Kalteng serta pendampingan usaha secara terstruktur, mulai dari sebelum hingga setelah penyaluran kredit.

Selain itu, Pemprov Kalteng menyiapkan inovasi berupa kurasi usaha, pemantauan berbasis data, serta digitalisasi melalui dashboard untuk mengawasi penyaluran kredit dan kinerja UMKM secara real time.

Dari sisi ekonomi, program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi hingga Rp225 miliar serta menyerap tenaga kerja antara 6.000 hingga 9.000 orang.

Pemprov Kalteng kini juga tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur, kerja sama dengan perbankan, serta mekanisme teknis agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Program HAGUET diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan daya saing UMKM di daerah.