Plt. Kepala Diskominfosantik Rangga Lesmana: Pemerataan Internet Wujudkan Semangat HUMA BETANG di Era Digital

PALANGKA RAYA, BIMARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat upaya dalam pemerataan akses internet hingga ke pelosok daerah. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan HUMA BETANG kini diwujudkan lewat percepatan penyediaan sarana internet di desa-desa yang masih tergolong blankspot.

Plt. Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa penyediaan sarana internet merupakan bagian penting dari agenda strategis pemerintahan daerah untuk menjamin pemerataan akses informasi. “Bantuan perangkat sarana internet yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan diproses melalui mekanisme hibah barang kepada Dinas Kominfo Kabupaten/Kota penerima. Harapannya, semua masyarakat Kalimantan Tengah dapat menikmati jaringan internet termasuk di daerah-daerah pedalaman yang memang belum terjangkau atau mengalami kesulitan jaringan internet,” ujar Rangga saat memimpin rapat bersama Diskominfo se-Kalteng, Selasa (1/7/2025) di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Prov. Kalteng.

Berdasarkan data validasi dari Diskominfosantik per 16 Mei 2025, masih terdapat 376 desa/kelurahan di 11 kabupaten dan 1 kota yang masuk dalam kategori blankspot. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di Barito Selatan (27 desa), Barito Timur (39), Gunung Mas (50), Kapuas (35), Katingan (34), Palangka Raya (11 kelurahan), Kotawaringin Barat (16), Kotawaringin Timur (14), Lamandau (45), Murung Raya (44), Pulang Pisau (6), dan Seruyan (55).

Hingga 30 Juni 2025, tercatat 202 perangkat internet Starlink telah aktif di 202 desa/kelurahan. Sementara itu, 18 perangkat lainnya masih belum aktif, dan 149 perangkat dalam tahap distribusi. Target Pemprov Kalteng adalah seluruh 376 perangkat Starlink dapat berfungsi penuh pada minggu pertama Agustus 2025.

Rangga mengakui bahwa proses distribusi tidak lepas dari berbagai kendala seperti akses jalan yang sulit, terbatasnya kendaraan, ketidakhadiran perangkat desa saat pengiriman, hingga penolakan bantuan serta minimnya SDM terlatih untuk mengoperasikan perangkat.

Lebih lanjut, ia merinci tahapan program penyediaan internet: pendataan desa/kelurahan blankspot (Mei 2025), distribusi dan instalasi tahap I untuk kantor desa (Mei–Agustus 2025), pendataan tambahan lokasi (Juni–Agustus 2025), distribusi tahap II (September–Desember 2025), dan evaluasi program pada 2026.

Guna mendukung kelanjutan program, Pemprov Kalteng melalui APBD Perubahan TA 2025 juga telah mengusulkan penambahan 500 perangkat Starlink untuk sekolah dan fasilitas publik di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.

“Diperlukan data yang tepat dan akurat agar program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rangga.

Diskominfosantik Prov. Kalteng sebelumnya juga telah menyampaikan surat kepada Dinas Kominfo kabupaten/kota pada 11 Juni 2025, dengan permintaan data fasilitas pelayanan publik yang mengalami kesulitan akses jaringan internet, guna memperkuat basis data perencanaan dan implementasi program.

Rapat ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kominfo dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.