Kalimantan Tengah Jadi Tuan Rumah Workshop Mitigasi Bencana Berskala Nasional

PALANGKA RAYA, BIMARAYA – Mission 21 menggelar Workshop Good Governance and Disaster Risk Reduction Mission 21 di Hotel Best Western Palangka Raya, Kamis (3/7/2025). Kegiatan tersebut diinisiasi oleh lembaga Mission 21 di Hotel Best Western Palangka Raya, Kamis (3/7/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi penting terkait tata kelola yang baik dan upaya pengurangan risiko bencana.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo hadir langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam keterangannya kepada awak media, ia mengungkapkan rasa bangganya atas dipilihnya Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan workshop ini.

“Tentu ini sebuah kebanggaan bagi kita, bahwa Kalimantan Tengah mendapat tempat untuk menyelenggarakan workshop ini,” ujar Edy Pratowo.

Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya kesadaran kolektif terhadap mitigasi bencana, yang menurutnya bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga nasional bahkan global.

“Seperti yang kami sampaikan tadi, persoalan kebencanaan ini bukan hanya menjadi masalah Kalimantan, tapi juga Indonesia dan dunia. Jika kita mampu menjaga mitigasi bencana dengan baik, maka manfaat besar akan kita rasakan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Karmila Yusuf, menjelaskan tujuan utama dari pelaksanaan workshop ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup dan kelestarian lingkungan.

“Tujuannya adalah bagaimana kita menjaga kelangsungan hidup bersama atau sustainability dari kehidupan kita ini dengan memperhatikan kelestarian lingkungan tempat kita hidup,” ungkap Karmila.

Ia juga menegaskan bahwa manusia sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan menjadi hal yang mutlak.

“Kalau kita tidak bisa memelihara, maka hidup kita juga akan terancam. Kesadaran akan hal ini harus terus kita tanamkan,” tutup Karmila.

Workshop ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun sinergi antara pemangku kepentingan, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam menciptakan sistem tata kelola yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana. (Abi)