DPRD Kota Dukung Kebijakan Pengendalian Inflasi, Tekankan Peran Pasar dan UMKM

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, upaya pemerintah melalui instansi terkait yang terus menekan angka inflasi patut diapresiasi. Apalagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen secara tahunan, dengan deflasi tipis 0,08 persen secara bulanan.

“Ini menunjukkan situasi harga kebutuhan pokok masih relatif terkendali. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat di tingkat bawah benar-benar merasakan dampak kebijakan tersebut,” ujar Hap Baperdu, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan, Pemko harus memperkuat langkah-langkah strategis di lapangan, salah satunya dengan mengoptimalkan peran pasar dan distribusi bahan pokok. Sebab, persoalan harga kerap terjadi karena rantai distribusi yang panjang.

“Kalau distribusi bahan pokok berjalan lancar dan stok aman, maka harga otomatis bisa lebih stabil. Inilah yang harus dijaga agar tidak ada lonjakan harga mendadak di masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Hap Baperdu juga mendorong agar pemerintah memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, petani, hingga UMKM sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli.

“Daya beli masyarakat harus terus diperhatikan, karena ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan. Kami mendorong kebijakan yang pro terhadap pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar Pemko Palangka Raya tidak hanya fokus pada angka inflasi secara makro, tetapi juga memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan harian warga.

“Intinya, bagaimana masyarakat di Palangka Raya tetap bisa belanja dengan tenang, harga terjangkau, dan ekonomi daerah tetap bergerak,” pungkasnya. (red)