Pemprov Kalteng Perkuat Kolaborasi Daerah untuk Tekan Angka Kemiskinan Tahun 2025

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Kamis, 20 November 2025. Rapat dibuka Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mewakili Gubernur Kalteng, dan dihadiri perwakilan Setwapres RI, BPS, serta tenaga ahli dari UGM.

Pada kegiatan ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmen memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai landasan pengentasan kemiskinan. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wagub Edy, pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai upaya nasional dan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

“Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan dan salah satunya mengakhiri kemiskinan,” kata Edy Pratowo.

Edy menjelaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup. Ia merujuk data BPS yang mencatat tingkat kemiskinan Kalteng pada Maret 2025 sebesar 5,19 persen atau 147.800 jiwa, turun dari September 2024.

Sementara itu, garis kemiskinan meningkat 4,83 persen menjadi Rp654.066 per kapita per bulan pada 2025. “Walaupun garis kemiskinan kita berada di atas nasional, tingkat kemiskinan kita tetap lebih rendah dari nasional,” ujar Edy.

Di sisi ekonomi, Edy menyebut pertumbuhan Kalteng pada triwulan I 2025 sebesar 4,04 persen (y-on-y), melambat dibanding tahun sebelumnya. Namun, inflasi pada Februari 2025 tercatat 0,28 persen. Ia menyoroti kondisi TPT yang menurun di perkotaan namun naik di pedesaan. “Ini menunjukkan pentingnya membuka lapangan kerja di pedesaan,” tegasnya.

Plt Sekda Kalteng sekaligus Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung, mengatakan rakor ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi kabupaten/kota dalam menurunkan kemiskinan melalui penguatan program dan penganggaran daerah.

“Harapannya, kabupaten/kota menyiapkan alokasi APBD yang mendukung penurunan kemiskinan,” ujarnya.

Leonard menekankan perlunya perluasan pekerjaan padat karya serta penguatan UMKM sebagai sektor strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. “UMKM harus terus kita dorong agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dan merasakan manfaat ekonominya,” katanya. (red)