Kunjungan Reses DPR RI Komisi I ke Diskominfosantik Kalteng Tegaskan Komitmen Pemerintah Hadirkan Internet Merata hingga Pedalaman

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menerima Kunjungan Kerja Reses Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang untuk membahas percepatan akses internet dan literasi digital, Senin, 5 Januari 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng itu dihadiri Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana bersama pejabat eselon III, IV, dan Jabatan Fungsional Tertentu. Diskusi difokuskan pada upaya penanganan wilayah blank spot serta pemerataan layanan digital di daerah pedalaman.

Rangga Lesmana memaparkan langkah pemerintah provinsi dalam mendorong digitalisasi, khususnya pada pelayanan publik desa. Ia menyebutkan, Diskominfosantik terus mengusulkan pembangunan akses internet melalui aplikasi Signal.

“Sampai 2 Januari 2026, total usulan kami sebanyak 203 titik. Selain itu, sudah didistribusikan 376 unit Starlink ke kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan desa pada dasarnya sudah 100 persen online,” ujar Rangga.

Meski demikian, Rangga mengakui masih terdapat kendala dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler. Luas wilayah Kalimantan Tengah dan tingginya biaya operasional di daerah terpencil kerap menjadi hambatan tanpa dukungan subsidi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Andina Theresia Narang menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan digital Kalimantan Tengah di tingkat pusat. Ia menyampaikan bahwa pada 2026, provinsi ini memperoleh alokasi 50 titik Akses Internet dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

“Sebaran 50 akses internet itu ada di Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Fokusnya untuk sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” kata Andina.

Ia juga menyoroti persoalan BTS yang sudah terbangun tetapi tidak berfungsi. Andina meminta Diskominfosantik segera menyampaikan data rinci terkait blank spot dan BTS bermasalah agar dapat langsung dikoordinasikan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemkomdigi.

“Saya minta datanya secara detail. Jika lewat jalur birokrasi biasa bisa lama. Saya bisa langsung sampaikan ke Direktur Utama Bakti supaya segera ada solusi,” ujarnya.

Selain infrastruktur, pertemuan tersebut membahas literasi digital. Andina menilai maraknya konten negatif, judi online, dan pinjaman online ilegal menjadi ancaman serius bagi anak dan generasi muda. Ia mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital serta peningkatan peran orang tua.

Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan DPR RI dalam menggelar literasi digital secara masif. Program ini direncanakan menyasar ribuan peserta secara daring di seluruh kabupaten dan kota.

Kolaborasi antara Pemprov Kalimantan Tengah dan DPR RI Komisi I itu diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses internet sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan produktif bagi masyarakat. (MMC/red)