Hadapi Dampak Kenaikan BBM, Gubernur Agustiar Sabran Dorong Distribusi Tepat Sasaran dan Pengawasan Ketat BBM serta LPG di Kalteng

PALANGKA RAYA, BIMARAYA.COM – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghadiri rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/04/2026). Rapat ini membahas langkah strategis menjaga distribusi energi, menekan inflasi, serta memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman di Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, kejaksaan, serta pihak Pertamina. Koordinasi lintas sektor ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak luas kenaikan BBM terhadap ekonomi daerah.

Agustiar menegaskan, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar dengan dukungan depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Ia menekankan distribusi harus diperhatikan dari sisi jumlah dan pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan pasokan.

“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian, agar tepat sasaran sesuai kebutuhan riil,” ujarnya.

Ia menambahkan, distribusi BBM berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah. Karena itu, koordinasi dan kebersamaan antar pihak dinilai menjadi kunci pengendalian dampak ekonomi.

“Kami menilai persoalan BBM berpotensi menjadi serius jika tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah konkret dan cepat dari semua pihak,” tegasnya.

Gubernur juga mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG, termasuk pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis GPS hingga pengawasan langsung ke SPBU. Selain itu, pengaturan waktu distribusi antara BBM subsidi dan non-subsidi dinilai penting untuk menghindari antrean panjang.

“Pastikan subsidi tepat sasaran dan tidak ada celah penyalahgunaan sekecil apa pun,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Linae Victoria Aden menyampaikan, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan pemangku kepentingan guna menjaga pasokan tetap stabil.

Ia menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kg harus diperketat untuk mencegah penimbunan dan kecurangan. Penegakan hukum juga akan dilakukan secara tegas jika ditemukan pelanggaran.

Menurutnya, pengendalian inflasi dilakukan melalui monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi saat terjadi lonjakan. Perlindungan masyarakat juga diperkuat melalui bantuan sosial dan operasi pasar.

“Komunikasi publik yang transparan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kepanikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Pertamina telah melakukan langkah antisipatif melalui penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi logistik. Upaya ini diharapkan berjalan optimal dengan dukungan sinergi pemerintah daerah. (red)