Kick Off PPSP 2026 Digelar di Palangka Raya, Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Sanitasi Permukiman

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bapperida menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 sebagai langkah awal memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan sanitasi daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (20/04/2026), menjadi forum koordinasi awal antara kelompok kerja (Pokja) sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kalteng, Yohanna Endang, saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kalteng menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan PPSP Tahun 2026.

“Kegiatan pada hari ini merupakan forum koordinasi awal antara Pokja yang menangani sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan target pembangunan bidang sanitasi, khususnya pengelolaan air limbah dan persampahan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya sinergi dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi tahun 2027 mendatang.

“Acara ini juga merupakan tindak lanjut dari Kick Off Meeting Pelaksanaan Program PPSP Nasional Tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 19 Februari 2026 lalu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yohanna menegaskan bahwa pembangunan sektor sanitasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar serta upaya mengatasi dan mencegah stunting.

“Perumahan, air minum, dan sanitasi, khususnya air limbah, merupakan indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib dipenuhi oleh daerah,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan sistem sanitasi yang layak, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat di Kalimantan Tengah. (red)