Rakerda APDESI Kalteng Targetkan Rekomendasi Strategis untuk Kesejahteraan Desa

PALANGKA RAYA, BIMARAYA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/06/2026). Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga terkait, dan insan media untuk memperkuat sinergi serta membahas berbagai persoalan desa di Kalimantan Tengah.

Rakerda tersebut menjadi forum koordinasi bagi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis pembangunan desa. Sejumlah isu organisasi hingga tantangan ekonomi desa menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan itu.

Ketua Panitia Rakerda APDESI Kalteng, Dematius, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu mempererat kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung pembangunan desa.

“Dengan adanya Rakerda ini, karena kami mengundang semua unsur, baik pemerintah, kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga maupun media, harapan kami APDESI bisa bersatu dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk membangun serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa,” ujarnya.

Selain membahas program kerja, APDESI juga menyoroti penataan kepengurusan organisasi yang masih belum lengkap di sejumlah daerah. Penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dinilai penting agar program dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Dematius, pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan organisasi hingga ke desa-desa.

“Kami ingin APDESI hadir sampai ke bawah, sampai ke desa-desa, sehingga dapat menjadi wadah perjuangan bagi seluruh pemerintah desa yang ada,” katanya.

Ia menegaskan APDESI akan terus memperjuangkan kepentingan desa melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Desa, serta Kementerian Dalam Negeri.

Dalam dialog interaktif tersebut, kondisi perekonomian desa juga menjadi perhatian utama. APDESI menilai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa saat ini menghadapi sejumlah tantangan.

Dematius menyebut pemangkasan anggaran serta perubahan regulasi menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan di desa.

“Yang pasti kami melihat kondisi ekonomi desa saat ini sedang menghadapi tantangan. Salah satunya akibat pemangkasan anggaran, kemudian adanya perubahan regulasi dan aturan-aturan yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum memenuhi sejumlah kewajiban sesuai ketentuan regulasi, termasuk terkait alokasi yang seharusnya diterima masyarakat desa.

Karena itu, APDESI berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa agar berjalan optimal.

Melalui Rakerda dan Dialog Interaktif ini, APDESI Kalimantan Tengah menargetkan lahirnya rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (red)