Temui Massa Aliansi GERAM, Wali Kota Fairid Naparin Tegaskan Anggaran Karhutla dan Hak Relawan Segera Cair

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menemui puluhan massa dari Aliansi Gerakan Pemuda Marah (Geram) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut KM. 5, Selasa (6/10/2026) sore.

Aksi tersebut digelar guna menuntut kejelasan realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tertahan, jaminan perlindungan/pengobatan bagi relawan karhutla di lapangan, serta transparansi penggunaan anggaran bencana.

Merespons tuntutan aksi, Fairid Naparin menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya sama sekali tidak bermaksud menahan dana relawan maupun operasional karhutla. Ia menjelaskan, proses administrasi penganggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD telah rampung disetujui dan kini hanya tinggal menunggu nomor register resmi.

“Proses APBD Perubahan sudah selesai, seluruh permintaan dari BPBD sudah dianggarkan di dalamnya, termasuk operasional relawan dan persiapan perpanjangan status darurat karhutla. Saat ini kita tinggal menunggu nomor register keluar. Minggu-minggu ini mudah-mudahan sudah clear semua,” ujar Fairid di hadapan massa aksi.

Terkait jaminan keselamatan dan honor relawan, Fairid mengapresiasi loyalitas serta kerja keras seluruh tim penanggulangan karhutla di lapangan yang terus bekerja siang hingga malam. Ia memastikan Pemkot tetap solid dan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak petugas serta relawan.

Klarifikasi Bantuan Presiden dan Penanganan Dampak Karhutla

Dalam kesempatan tersebut, Fairid juga mengklarifikasi isu dana Bantuan Presiden (Banpres) karhutla. Ia meluruskan bahwa Pemkot Palangka Raya memang tidak menerima bantuan dalam bentuk dana tunai. Namun, Pemkot menerima bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana logistik, termasuk 66 unit armada pemadam.

“Kalau bantuan dana Banpres, Kota Palangka Raya memang tidak menerima. Silakan dikonfirmasi ke pihak berwenang. Tapi untuk bantuan peralatan, kita menerima banyak, termasuk 66 unit truk pemadam dari Presiden. Kendati demikian, kami tetap mengajukan usulan bantuan dana ke pusat,” jelasnya.

Selain fokus pada pemadaman dan pembasahan lahan di titik-titik rawan seperti kawasan Pal 38, Taruna, hingga Kameloh, Pemkot Palangka Raya juga menyiapkan langkah mitigasi dampak sekunder akibat karhutla, mulai dari dampak ekonomi hingga kesehatan.

“Kami tidak hanya fokus pemadaman, tetapi juga dampak sosial-ekonominya. Pemkot menggelar operasi pasar, layanan kesehatan gratis, hingga meluncurkan program kredit UMKM bunga 0% tanpa agunan untuk membantu masyarakat terdampak,” tutup Fairid. (Abimanyu/bayu)