Pemko Palangka Raya Siapkan Rp50 Juta per Rumah, Fairid Dorong Kolaborasi Program Bedah Rumah

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 juta untuk setiap unit rumah dalam program bedah rumah. Besaran bantuan tersebut dinilai diperlukan agar perbaikan rumah tidak layak huni dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pemko juga tengah menjajaki kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk memperluas pelaksanaan program perbaikan rumah.

“Kalau anggaran di pemerintah kota itu Rp50 juta. Itu selesai, makanya kami coba mengkolaborasi itu, itu masih koordinasi,” ujar Fairid, Kamis (12/11/2026).

Fairid menjelaskan, kebutuhan biaya perbaikan rumah di setiap daerah tidak selalu sama. Kondisi bangunan, kebutuhan material, serta biaya pengerjaan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran bantuan agar hasil pembangunan dapat memenuhi standar hunian yang layak.

Ia mencontohkan program bedah rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memiliki alokasi bantuan sekitar Rp20 juta per unit. Menurut perhitungan yang disampaikannya, setelah memperhitungkan ongkos tukang dan kebutuhan lainnya, dana yang dapat digunakan untuk pekerjaan rumah menjadi sekitar Rp17,5 juta.

“Nah, Rp20 juta persisnya dipotong ongkos tukang dan lain-lain itu Rp17,5 juta. Nah, kalau untuk di Kota Palangka Raya kan mungkin itu tidak bisa selesai sampai selesai gitu loh,” jelasnya.

Karena perbedaan kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemko Palangka Raya berupaya menyelaraskan program bantuan pemerintah pusat dengan dukungan anggaran daerah. Langkah ini masih dalam tahap koordinasi untuk mencari skema pelaksanaan yang memungkinkan perbaikan rumah masyarakat diselesaikan secara optimal.

Fairid menyebut penanganan rumah tidak layak huni di Palangka Raya juga melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kementerian PKP, TNI, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan masing-masing penerima.

Menurut Fairid, kerja sama antarlembaga menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah berupaya memastikan bantuan yang tersedia dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.

Sementara itu, jumlah rumah yang akan menjadi sasaran program bedah rumah pada 2027 belum dapat dipastikan. Fairid mengatakan pemerintah kota baru menyelesaikan tahapan penyusunan APBD 2027 sehingga rincian pelaksanaan dan target penerima bantuan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. (An)