Pemko Palangka Raya Siapkan Rencana Aksi Kota Layak Anak, Target dan Anggaran Bakal Diukur

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) sebagai pedoman pelaksanaan program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dokumen tersebut akan mengatur target tahunan, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab perangkat daerah, hingga sumber pembiayaan agar pelaksanaan program lebih terarah dan terukur.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan penyusunan peta jalan diperlukan untuk memastikan kebijakan Kota Layak Anak tidak hanya memenuhi persyaratan administratif. Pemerintah ingin setiap program memiliki sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi anak di daerah.

“Pemerintah kota akan memastikan tersusunnya peta jalan atau rencana aksi daerah kota layak anak yang memuat sasaran, target tahunan, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab perangkat daerah, sumber pembiayaan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi,” kata Fairid, Rabu (11/11/2026).

Fairid menjelaskan, pelaksanaan Kota Layak Anak membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar program berjalan secara terpadu. Pemerintah akan memperjelas pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi untuk mencegah tumpang tindih kegiatan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap anak.

Selain penguatan kelembagaan, Pemko Palangka Raya juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian anggaran akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kewenangan perangkat daerah, serta prioritas program perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Dukungan anggaran akan direncanakan secara berkelanjutan melalui penganggaran perangkat daerah sesuai kewenangan, indikator kinerja, dan prioritas perlindungan anak,” ujar Fairid.

Pemerintah kota juga akan memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program. Penilaian direncanakan mencakup kualitas pelayanan publik, pencegahan kekerasan terhadap anak, akses pendidikan dan kesehatan, serta ketersediaan fasilitas umum yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Dalam penyusunan RAD, Pemko Palangka Raya mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan Forum Anak. Partisipasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi anak secara langsung.

Fairid menegaskan, pemerintah kota akan menindaklanjuti berbagai saran dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Masukan tersebut akan menjadi bahan penguatan regulasi, koordinasi antarinstansi, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan.

“Pemerintah kota menerima seluruh masukan fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan regulasi, koordinasi, penganggaran, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan,” jelasnya. (An)