Ratusan Rumah di Palangka Raya Masuk Program Perbaikan Hunian Tahun Ini

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Sedikitnya 611 unit rumah di Kota Palangka Raya masuk dalam program bedah rumah melalui sejumlah skema bantuan pemerintah pada 2026. Program tersebut melibatkan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, TNI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran sendiri, tetapi juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, TNI, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Jadi, kalau bedah rumah pemerintah kota sendiri ada, Baznas ada, dulu TMMD kita bersama-sama Kodim juga ada,” ujar Fairid, Kamis (12/11/2026).

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Palangka Raya, Sumarsono, menjelaskan bahwa program bedah rumah dari pemerintah daerah tahun ini mencakup sekitar 20 unit. Sementara itu, melalui kegiatan TNI terdapat lima rumah yang menjadi sasaran perbaikan.

Sumarsono menyebutkan, jumlah rumah yang masuk dalam program bantuan Kementerian PKP mencapai sekitar 586 unit. Dengan demikian, total sasaran dari ketiga skema tersebut diperkirakan mencapai 611 rumah, meskipun jumlah akhirnya masih perlu dipastikan melalui pendataan masing-masing penyelenggara.

“Kalau bedah rumah dari pemerintah daerah kurang lebih ada 20, nah kemudian yang disampaikan TNI ada lima, artinya 25 kita. Kalau PKP ada 586 rumah kalau tidak salah,” jelas Sumarsono.

Jumlah 611 rumah tersebut belum mencakup bantuan perbaikan hunian melalui Baznas yang juga menjalankan program serupa. Pemerintah kota belum menyampaikan rincian jumlah rumah penerima bantuan Baznas maupun total keseluruhan rumah yang telah selesai diperbaiki melalui berbagai program tersebut.

Fairid menjelaskan, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Menurutnya, penanganan rumah tidak layak huni perlu menyesuaikan kondisi masyarakat serta kemampuan pembiayaan dari masing-masing program.

Selain melanjutkan program bedah rumah, Fairid berharap Kota Palangka Raya memperoleh dukungan pembangunan rumah khusus dari Kementerian PKP. Program tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan alternatif bantuan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemko Palangka Raya juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta untuk memperkuat penyediaan hunian layak.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap penanganan kebutuhan perumahan dapat menjangkau lebih banyak warga secara bertahap dan berkelanjutan. (An)