Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

Palangka Raya Masuk Tiga Besar Calon Kota Percontohan Antikorupsi KPK 2026

Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi Tahun 2026 di Aula Hapakat Jaya Kantor Disdik Kota Palangka Raya, Selasa (17/11). Dok. Abimanyu/An/Bimaraya.com)

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya berhasil menembus tiga besar dalam seleksi calon kabupaten/kota percontohan antikorupsi tahun 2026 melalui program Ber-Aksi (Bersama Ikut Memberantas Korupsi) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua daerah lain yang turut masuk dalam tiga besar tersebut adalah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari serangkaian proses seleksi dan pendampingan yang telah dijalani pemerintah kota berdasarkan standar penilaian KPK.

“Palangka Raya berhasil masuk dalam tiga daerah terbaik bersama Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujar Fairid saat menghadiri kegiatan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi Tahun 2026 di Aula Hapakat Jaya Kantor Disdik Kota Palangka Raya, Selasa (17/11/2026).

Dia menerangkan, penentuan daerah yang masuk dalam tiga besar tidak dilakukan secara langsung. KPK terlebih dahulu menggunakan sejumlah indikator, di antaranya Monitoring Center for Prevention (MCP), tindak lanjut, serta opini sebagai bagian dari penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah masuk dalam tiga besar, Pemko Palangka Raya menjalani pendampingan dan evaluasi lanjutan selama sekitar tujuh bulan. Tahapan tersebut bertujuan melihat secara lebih mendalam penerapan prinsip antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan.

Pada penilaian kali ini, tim melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pentahelix. Pemeriksaan mencakup kualitas pelayanan publik, penerapan zona integritas, serta kelengkapan administrasi pemerintahan.

Dokumen yang menjadi bagian pemeriksaan meliputi regulasi daerah, standar operasional prosedur (SOP), maklumat pelayanan, hingga perjanjian kerja sama.

“Tim penilai turun langsung untuk melihat pelaksanaan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan zona integritas dan upaya pencegahan korupsi. Selain itu, berbagai dokumen administrasi, seperti peraturan daerah, SOP, maklumat pelayanan, dan perjanjian kerja sama, juga menjadi bagian dari pemeriksaan,” jelasnya.

Fairid mengungkapkan, terdapat empat komponen penting yang menjadi perhatian dalam mewujudkan pemerintahan antikorupsi. Komponen pertama berkaitan dengan penguatan komitmen pengawasan, termasuk melalui optimalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Whistleblowing System (WBS) yang terhubung dengan KPK.

Aspek berikutnya adalah pembenahan kualitas pelayanan publik, termasuk penguatan zona integritas. Selanjutnya, pemerintah daerah juga dinilai dari upayanya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi di seluruh tingkatan organisasi.

Sementara itu, keterlibatan masyarakat dan unsur adat menjadi komponen keempat. Partisipasi publik turut diperhitungkan, termasuk melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat yang menjadi bagian dari instrumen penilaian KPK.

“Empat hal yang menjadi perhatian meliputi penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembentukan budaya kerja antikorupsi, serta keterlibatan masyarakat dan unsur adat dalam mendukung pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Meski demikian, Fairid mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya berkaitan dengan rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana. Namun, menurutnya, penilaian tidak semata-mata berorientasi pada pembenahan fasilitas, melainkan juga melihat konsistensi komitmen, perkembangan, dan keberlanjutan sistem yang telah dibangun pemerintah daerah.

“Penilaian ini tidak hanya melihat persoalan fisik atau fasilitas yang perlu diperbaiki, tetapi lebih jauh menilai komitmen, perkembangan, dan bagaimana sistem pengawasan serta perbaikan pemerintahan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Dia berharap proses penilaian tersebut dapat memberikan hasil positif bagi Kota Palangka Raya. Keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan KPK setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno tim penilai.

“Seluruh proses dan hasil penilaian menjadi kewenangan KPK. Kami berharap upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memperoleh hasil terbaik,” pungkasnya. (An)

📢

Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp

Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.

Ikuti Saluran WhatsApp
📰

Dukung Jurnalisme Independen Bimaraya

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini