Tak Semua Hadiah Bisa Diterima, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin Ceritakan Proses Pelaporan Gratifikasi ke KPK
BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Penerimaan hadiah dari sejumlah pihak saat perayaan ulang tahun menjadi salah satu bentuk gratifikasi yang dilaporkan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
Fairid mengungkapkan, pelaporan tersebut telah dilakukannya pada 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan memberikan teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya telah menyampaikan laporan atas pemberian yang diterima melalui UPG pada tahun ini. Proses tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pengawasan dan penilaian KPK,” ujar Fairid usai kegiatan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi Tahun 2026 di Aula Hapakat Jaya Kantor Disdik Kota Palangka Raya, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, setiap hadiah yang diterima perlu disampaikan melalui mekanisme pelaporan gratifikasi. Prosesnya dimulai dengan penyampaian laporan kepada Inspektorat melalui UPG, kemudian diteruskan untuk mendapatkan penilaian dari KPK.
Menurut Fairid, penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan status barang yang diterima, apakah dapat menjadi milik penerima atau wajib diserahkan kepada negara.
“Setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat perlu dilaporkan agar status penerimaannya dapat dipastikan. KPK nantinya akan memberikan keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dia mengakui, dari sejumlah hadiah yang dilaporkan, terdapat barang yang dinyatakan tidak boleh diterima. Dalam kondisi tersebut, barang harus dikembalikan atau diserahkan kepada negara sesuai hasil penilaian.
Namun, ada pula pemberian yang masih memungkinkan untuk dimiliki dengan ketentuan penerima membayar sejumlah uang sesuai nilai yang telah ditetapkan KPK.
“Apabila barang tersebut tidak diperbolehkan untuk diterima, maka harus diserahkan kepada negara. Sementara barang yang masih dapat dimiliki memiliki ketentuan tersendiri, termasuk kewajiban membayar sesuai nilai yang ditentukan KPK,” ungkapnya.
Fairid menuturkan, mekanisme tersebut telah dijalaninya dan hasil penilaian atas laporan gratifikasi yang disampaikan juga telah diterima.
Dia mencontohkan, terdapat barang yang dapat dimiliki setelah penerima membayar sejumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian KPK.
“Misalnya, ada barang yang diperbolehkan untuk dimiliki dengan membayar nilai tertentu. Besarannya ditentukan berdasarkan penilaian KPK, sehingga penerima harus memenuhi ketentuan pembayaran tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pelaporan gratifikasi yang dilakukannya selama ini memang tidak banyak disampaikan kepada publik. Baginya, komitmen menjaga integritas tidak harus selalu ditunjukkan melalui pemberitaan, tetapi dibuktikan lewat tindakan nyata.
“Menurut saya, pelaporan gratifikasi bukan sesuatu yang harus selalu dipublikasikan untuk menunjukkan komitmen. Hal terpenting adalah kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan dan dapat dibuktikan melalui mekanisme yang tersedia,” pungkasnya. (An)
Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp
Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.
Ikuti Saluran WhatsAppDukung Jurnalisme Independen Bimaraya
Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).
⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan





Tinggalkan Balasan