Gubernur Agustiar Kecewa: Rapat Optimalisasi PAD Batal karena Rendahnya Kehadiran Kepala Daerah

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat kehadiran kepala daerah dalam Rapat Kerja Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 yang sedianya digelar Sabtu malam, 12 Juli 2025, di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng.

Dari sejumlah undangan yang telah dikirimkan, hanya tujuh kepala daerah yang mengonfirmasi kehadiran, yakni Bupati Katingan, Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kapuas, dan Wali Kota Palangka Raya. Minimnya partisipasi tersebut membuat rapat koordinasi tersebut dibatalkan.

“Peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa komitmen yang sama, sulit bagi kita untuk mencari peluang baru dan mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Gubernur Agustiar usai memimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 Tingkat Provinsi Kalteng, Sabtu pagi (12/7/2025).

Rasa kecewa Gubernur juga kembali mencuat saat upacara Harkopnas tersebut berlangsung. Ia menyesalkan ketidakhadiran para kepala daerah yang seharusnya hadir mendampingi peserta dari wilayah masing-masing, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan koperasi dan pelaku UMKM daerah.

Padahal, acara peringatan Harkopnas ke-78 itu berlangsung meriah dengan parade dari pelaku koperasi dan UMKM se-Kalteng yang menunjukkan antusiasme tinggi. Momen ini sejatinya menjadi panggung kolaborasi antar daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Jika kita tidak kompak dan tidak serius dalam mengelola serta meningkatkan PAD, maka kita akan tertinggal. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk kemajuan bersama,” ujar Agustiar dengan nada tegas.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan membutuhkan sinergi dan konsistensi dalam kerja bersama antar pemerintah kabupaten/kota.

Pemprov Kalteng, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas daerah sebagai fondasi bagi pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Redaksi)