Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

Gubernur Fasilitasi Mediasi, Konflik Pejabat Binda dan Satpol PP Kalteng Selesai Tanpa Proses Hukum

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran usai melakukan mediasi Kabag Ops Binda Kalteng Kolonel Widya bersama dua anggota Satpol PP, John Berni dan Ransi Gawa, didampingi Kepala Satpol PP Kalteng Baru I. Sangkai di Rujab Gubernur. Foto: Ist

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Kasus dugaan pemukulan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Badan Intelijen Daerah (Binda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Kolonel Widya terhadap dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berakhir damai, Kamis (24/7/2025). Penyelesaian dicapai melalui mediasi di Rumah Jabatan Gubernur.

Insiden bermula dari kesalahpahaman antara Kolonel Widya dengan anggota Satpol PP usai kegiatan di Kantor Gubernur Kalteng pada pagi hari. Konflik dipicu teguran parkir yang berujung bentrok fisik hingga pemukulan.

Mediasi berlangsung sore hari dengan melibatkan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Kepala Binda Kalteng. Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung menyatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai.

Kepala Satpol PP Kalteng Baru I Sangkai menegaskan persoalan telah selesai. Menurutnya, anggotanya sudah bekerja sesuai prosedur operasional standar yang berlaku.

“Masalahnya sudah di-clear-kan dan tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari, sudah damai semua,” ujarnya di lokasi mediasi.

Kolonel Widya melalui rekaman video yang dikirim stafnya menyatakan telah bertemu dengan Kasatpol PP beserta jajaran. Dia mengakui terjadinya kesalahpahaman dalam insiden tersebut.

“Saya, Kolonel Widya, sudah bertatap muka dengan Bapak Kasatpol PP, dalam kejadian ini terjadi kesalahpahaman tadi, kami sudah bertemu, sudah saling paham,” katanya dalam rekaman.

Widya berharap tidak ada pihak yang memperkeruh suasana setelah mediasi ini. Dia khawatir pemberitaan berlebihan dapat mengganggu kondusivitas daerah.

“Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi seperti ini tidak ada lagi berita-berita yang menggoreng-goreng, sehingga membuat resah masyarakat,” jelasnya.

Penyelesaian damai ini menunjukkan komitmen kedua instansi untuk menjaga harmonisasi hubungan kerja. Mediasi dipandang sebagai cara terbaik menyelesaikan konflik internal pemerintahan tanpa eskalasi yang merugikan. (redaksi)

Foto: Istimewa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Exit mobile version