Gubernur Agustiar Sabran: “Posko Jalan, Satgas Aktif, Kami Tak Tunggu Status Darurat!”

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, memastikan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya masih dalam batas terkendali, meskipun titik panas terus bertambah seiring puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2025.

Penegasan itu ia sampaikan saat mengikuti Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla secara virtual dari ruang kerjanya di Palangka Raya, Senin, 28 Juli 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi dan pengaktifan Posko serta Pos Lapangan,” ujar Agustiar dalam rapat.

Ia menegaskan, bila evaluasi mingguan menunjukkan eskalasi karhutla yang signifikan, Pemprov siap menetapkan status darurat dan meminta bantuan operasi udara dari BNPB.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), sepanjang Juli 2025, Kalteng mencatat 1.326 hotspot—setara 2,09 persen dari total 63.559 titik api nasional. Angka itu meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya, tetapi belum menyebabkan penyebaran api yang meluas.

“Pola penanganan difokuskan pada pemadaman dalam satu hari terhadap setiap kejadian kebakaran,” jelas Agustiar.

Luas lahan yang terbakar di Kalteng juga meningkat, namun masih tergolong kecil. Data Kementerian LHK mencatat 146,21 hektare lahan hangus, atau sekitar 1,70 persen dari total luas Karhutla nasional yang mencapai 8.594,49 hektare.

Menariknya, sebaran asap di Kalteng nihil. Data citra BMKG menunjukkan tak ada kepulan asap signifikan di wilayah ini, sebuah indikasi bahwa langkah antisipatif Satgas dan Poslap di lapangan cukup efektif.

Untuk mengantisipasi penyebaran, Pemprov mengaktifkan 77 Pos Lapangan di 52 kecamatan berisiko tinggi sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2025. Poslap ini bertugas melakukan patroli rutin, edukasi ke masyarakat, pengecekan sumur bor, embung air, serta pembasahan wilayah rawan dan pemadaman dini.

Sebanyak 697 personel gabungan—terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA)—diturunkan ke lapangan. Mereka tergabung dalam 17 regu Pos Komando dan 77 regu Pos Lapangan, lengkap dengan peralatan dan alat pelindung diri.

Meski pengendalian masih berjalan baik, Agustiar meminta tambahan dukungan dari pemerintah pusat. Ia mengusulkan 6 unit helikopter water bombing, 2 unit helikopter patroli, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Tak hanya itu, ia juga mengajukan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) agar bisa segera dimanfaatkan, bukan melalui sistem reimburse seperti sebelumnya. Dana itu, katanya, sangat dibutuhkan untuk mendukung operasi darat oleh personel dari Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun.

Adapun dukungan logistik yang turut diajukan mencakup 87 set alat pemadam portabel, flexible tank (tandon air portabel), dan kendaraan roda tiga untuk distribusi ke daerah rawan karhutla.

Agustiar mengingatkan bahwa Kalteng sudah memiliki payung hukum yang jelas dalam pengendalian karhutla. Di antaranya, Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, serta Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat.

“Dengan keberadaan Satgas dan Posko yang aktif sepanjang tahun, maka upaya pengendalian dan penanggulangan Karhutla tetap berjalan maksimal, meskipun tanpa penetapan status siaga darurat,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Edy Pratowo, jajaran Forkopimda Kalteng, Plt. Sekda Leonard S. Ampung, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, Kepala BPBPK Ahmad Toyib, dan Kadishut Agustan Saining.

Sementara dari jajaran pusat, rapat virtual ini diikuti pula oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, serta perwakilan BMKG Kalteng. (redaksi)

Foto: MMC Kalteng