Ratusan Massa Dari Aliansi Dayak Bersatu Gelar Aksi Damai: “Kami Bukan Anti Pembangunan, Tapi Perlu Prioritas”

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Ratusan masyarakat Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) dan sejumlah organisasi masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta lembaga adat lainnya, menggelar aksi damai menolak program transmigrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (4/8/2025).

Mengawali rangkaian aksi, massa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan memberikan penghormatan kepada bendera Merah Putih sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aksi yang diklaim merupakan hasil keputusan rapat gabungan dari berbagai unsur perwakilan masyarakat lokal Kalteng ini menuntut agar pemerintah pusat menghentikan rencana transmigrasi dari luar Pulau Kalimantan ke wilayah Kalteng. Mereka menilai kebijakan tersebut selama ini tidak berpihak pada masyarakat lokal, khususnya suku Dayak.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Umum ADB Kalteng, Megawati, dan Sekjen H. Siyin D. Rangka, SE, aksi ini dilaksanakan secara damai dan dalam koridor hukum. “Harapannya adalah agar pemerintah benar-benar mendengar aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya warga Dayak, yang selama ini terdampak dari kebijakan transmigrasi,” tegas keduanya.

Sejumlah orator menyuarakan bahwa masyarakat Dayak harus diprioritaskan di tanahnya sendiri. Mereka meminta hak-hak dasar seperti kepemilikan lahan, tempat tinggal, dan akses hidup layak dipenuhi lebih dulu, sebelum pemerintah membuka ruang bagi kedatangan transmigran baru dari luar daerah.

Herson B. Aden, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, hadir mewakili Pemprov dalam aksi ini, sementara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda tidak tampak menemui massa aksi.

Salah satu orator menyatakan, “Kami bukan menolak pembangunan, tapi masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak, harus menjadi prioritas utama. Kami butuh lahan, surat tanah, dan rumah agar bisa berkebun dan mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan.”

Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol PP ini berlangsung tertib. Massa mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalteng menyampaikan secara tegas kepada pemerintah pusat mengenai keresahan masyarakat terkait transmigrasi demi menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan di Bumi Tambun Bungai. (Redaksi)

Dikutip dari Possindo.com