Komisi I Ingatkan Potensi Risiko Diskriminasi di Sistem Pembayaran Digital

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Komisi I DPRD Kota Palangka Raya menyoroti potensi diskriminasi dalam penerapan sistem pembayaran digital di berbagai layanan publik dan sektor ekonomi. Pemerintah Kota diminta memastikan transformasi digital berjalan inklusif agar kelompok rentan tidak terpinggirkan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, mengingatkan pemerintah daerah agar memberi perhatian khusus terhadap kelompok rentan dalam penerapan sistem pembayaran digital. Menurutnya, perkembangan teknologi di sektor keuangan harus diimbangi dengan jaminan akses yang setara bagi seluruh masyarakat.

Ia menilai, semakin luasnya penggunaan platform pembayaran digital di layanan publik maupun transaksi ekonomi berpotensi memunculkan kesenjangan baru jika tidak diiringi kesiapan masyarakat. Lansia, penyandang disabilitas, serta warga kurang mampu dinilai paling berisiko mengalami hambatan dalam mengakses layanan tersebut.

“Perlu pencegahan diskriminasi dalam sistem pembayaran digital, terutama bagi lansia yang belum beradaptasi dengan kemajuan teknologi,” ucapnya, Sabtu (24/1/2026).

Menurutnya, tantangan utama terletak pada desain aplikasi yang belum sepenuhnya ramah pengguna, seperti ukuran huruf yang kecil, alur penggunaan yang rumit, hingga minimnya fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, masyarakat kurang mampu juga kerap terkendala perangkat, akses internet, maupun kepemilikan rekening bank atau dompet digital.

Karena itu, ia mendorong Pemko Palangka Raya menjalin kerja sama dengan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan masyarakat dalam sektor ekonomi digital. Upaya tersebut penting agar transformasi digital dapat berjalan inklusif dan berkeadilan.

Mukarramah menambahkan, evaluasi sistem pembayaran digital pada layanan publik, penyediaan bantuan perangkat dan akses internet, serta pengembangan fitur ramah disabilitas perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kolaborasi lintas sektor, ia berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh akses, kesempatan, dan perlindungan yang setara dalam era digital.