Gubernur Agustiar: Efisiensi Anggaran Bukan Hambatan, Pemerintah Tetap Hadir Menjamin Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Masyarakat

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pembangunan dan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam dialog dan silaturahmi bersama insan pers di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu sore, 31 Januari 2026. Menurut dia, efisiensi dilakukan dengan menata ulang belanja yang masih bisa diminimalisir tanpa menyentuh pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Pembangunan tetap harus berjalan. Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas. Efisiensi ini bukan untuk menghambat, tetapi agar pengeluaran lebih tepat sasaran,” kata Agustiar.

Ia menjelaskan, langkah efisiensi difokuskan pada belanja operasional, seperti rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor, perjalanan dinas, serta sejumlah pengeluaran lain yang dinilai masih dapat ditunda.

Agustiar menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkewajiban hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Walaupun anggaran terbatas, pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Untuk infrastruktur tetap kami upayakan, meskipun belum bisa maksimal di semua wilayah,” kata Agustiar.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga memastikan pemerintah akan menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut dia, warga yang sakit dan tidak memiliki kemampuan finansial tetap akan mendapatkan jaminan dari pemerintah.

“Jika ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.

Di tengah pengetatan anggaran, Pemprov Kalteng juga menaruh perhatian pada kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat. Agustiar menyebut peran ustaz, pendeta, pastor, hingga mantir adat strategis dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.

“Mereka adalah mitra pemerintah di tengah masyarakat, sehingga tetap menjadi perhatian,” katanya.

Dialog dan silaturahmi tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, serta pimpinan dan perwakilan berbagai organisasi pers di Kalimantan Tengah, di antaranya PWI, IJTI, AMSI, SPS, IPJI, SPRI, AWPI, AJV, serta insan pers dari berbagai media yang tergabung dalam organisasi pers.

Melalui forum ini, pemerintah provinsi menegaskan komitmen menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran. (red)