Pembatalan 14 RKAB Zirkon Dievaluasi, Pemprov Kalteng Pastikan Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatalan 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan zirkon tahun 2025.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan kepastian hukum, menjaga iklim investasi, sekaligus menata ulang perizinan sektor pertambangan agar lebih tertib dan berkelanjutan.

Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyusul banyaknya keluhan yang masuk dari pelaku usaha dan masyarakat terdampak penghentian operasional tambang.

Plt. Kepala Dinas ESDM Kalteng, Sutoyo, menegaskan bahwa rapat koordinasi yang digelar merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam merespons aspirasi tersebut.

“Tujuan rapat koordinasi pada siang hingga sore hari ini adalah tujuannya positif, pasti. Satu adalah menanggapi keluhan-keluhan dari perusahaan, masyarakat terhadap pembatalan RKAB pada tahun 2025 kemarin.

Banyak sekali keluhan-keluhan perusahaan, masyarakat kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan kami di Dinas juga ada surat tertulis maupun melalui media sosial,” terang Sutoyo usai Rapat Koordinasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Zirkon 2026 di Kantor Dinas ESDM Kalteng, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, Gubernur telah memerintahkan jajaran terkait untuk segera merumuskan solusi yang tetap berada dalam koridor hukum. Tim terpadu yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini bekerja menyusun langkah strategis guna memberikan kejelasan status bagi 14 perusahaan tersebut.

“Kami kemarin dipanggil oleh Pak Gubernur untuk merapatkan, mencari solusi terhadap pembatalan 14 RKAB tersebut. Maka pada siang hingga sore hari ini, kami bersama tim terpadu OPD terkait melaksanakan diskusi, rapat koordinasi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga dalam waktu dekat kita harapkan ada kepastian sehingga RKAB yang 14 yang dibatalkan itu bisa kita berikan kembali sesuai dengan hak dan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Sutoyo menjelaskan, pembatalan sebelumnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi berkala yang menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan teknis dan administratif. Bahkan, sejumlah perusahaan disebut tengah berada dalam pantauan Aparat Penegak Hukum (APH), baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Alasan pembatalannya yang pasti pertama saya yakin tidak memenuhi peraturan yang berlaku,” bebernya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalteng akan menyurati kementerian terkait guna melakukan sinkronisasi data dan memastikan status hukum masing-masing perusahaan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa apabila RKAB nantinya diaktifkan kembali, perusahaan harus benar-benar bersih dari persoalan hukum dan siap menjalankan tata kelola pertambangan yang baik (good mining practice).

Di sisi lain, Sutoyo juga meluruskan isu yang berkembang terkait evaluasi khusus izin tambang zirkon. Ia menegaskan bahwa kebijakan Gubernur tidak menyasar satu komoditas tertentu, melainkan mencakup seluruh perizinan pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Langkah tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan penataan ulang perizinan dan belajar dari berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Pak Gubernur tidak ada mengatakan evaluasi secara khusus untuk izin zirkon saja, tetapi semua perizinan Pak Gubernur meminta berdasarkan arahan Pak Presiden untuk mengevaluasi semua perizinan. Tata ulang perizinan, bukan hanya zirkon tapi semuanya. Termasuk semua perizinan yang bisa berdampak kerusakan lingkungan,” tegas Sutoyo.

Menurutnya, penataan ulang perizinan menjadi krusial agar aktivitas ekstraksi sumber daya alam di Kalimantan Tengah tidak meninggalkan persoalan lingkungan bagi generasi mendatang.

“Presiden memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menata, mengevaluasi, dan tata ulang perizinan sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari,” katanya.

Dengan evaluasi ini, Pemprov Kalteng berupaya menyeimbangkan dua kepentingan besar: menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memastikan kepastian investasi dan perlindungan ekonomi masyarakat. (red)