Atasi Blank Spot, Pemprov Kalteng Targetkan Penguatan Jaringan Internet di 2.080 Titik Desa

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berkomitmen memerdekakan wilayahnya dari keterisolasian jaringan komunikasi atau blank spot. Fokus utama kali ini adalah penguatan jaringan internet di ribuan titik fasilitas publik yang tersebar di seluruh kabupaten.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2024, seluruh kantor desa di Kalteng sebenarnya sudah terhubung dengan internet. Namun, tantangan muncul saat melihat cakupan desa secara utuh, di mana masih banyak fasilitas umum yang belum terjangkau jaringan yang memadai.

“Di tahun 2026 ini, Bapak Gubernur mempersiapkan penguatan jaringan internet di fasilitas umum yang ada di desa, terutama di daerah-daerah terjauh yang memang masuk kategori blank spot,” ujar Rangga saat diwawancarai di Istana Isen Mulang, Minggu (29/3/2026).

Rangga menjelaskan bahwa pendekatan yang diambil pemerintah adalah fleksibilitas terhadap kebutuhan masing-masing desa. Jaringan internet ini nantinya akan dipasang pada fasilitas publik yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), sekolah dasar (SD), maupun SMP.

“Intinya agar bisa diakses oleh publik. Karena kondisi tiap desa berbeda; ada desa yang tidak punya sekolah, ada yang tidak punya Pustu. Jadi pemasangannya menyesuaikan fasilitas publik yang tersedia di sana,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai kabupaten, tercatat ada sebanyak 2.080 titik yang diusulkan untuk mendapatkan penguatan jaringan.
Wilayah-wilayah seperti Arut Utara di Kotawaringin Barat, Antang Kalang dan Parenggean di Kotawaringin Timur, hingga sebagian besar wilayah Murung Raya menjadi perhatian karena kondisi geografisnya yang sulit dijangkau.

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, Pemprov Kalteng akan menggunakan perangkat internet berbasis satelit, Starlink. Saat ini, prosesnya memasuki tahap krusial yakni verifikasi dan validasi langsung di lapangan.

“Kami persilakan usulannya, tapi tahapan verifikasi lapangan tetap dilaksanakan agar bantuan Bapak Gubernur ini benar-benar tepat sasaran dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” pungkas Rangga. (red)