Dorongan Percepatan Infrastruktur Jalan Menguat di Reses DPRD Palangka Raya

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Palangka Raya kembali disuarakan dalam kegiatan reses yang dilaksanakan DPRD Kota Palangka Raya di Aula Kelurahan Palangka. Aspirasi warga menunjukkan tingginya urgensi peningkatan akses jalan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari.

Dalam dialog bersama masyarakat, perwakilan RT menekankan bahwa kondisi sejumlah ruas jalan saat ini dinilai belum mampu mengimbangi pertumbuhan mobilitas warga. Hal ini berdampak pada kelancaran transportasi, terutama di kawasan yang padat aktivitas.

Salah satu sorotan utama datang dari warga terkait rencana pembukaan lajur kedua di Jalan Bukit Keminting. Warga menilai proyek tersebut mendesak direalisasikan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi, sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan tersebut.

Subandi mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana tersebut cukup kuat. Bahkan, warga menyatakan kesiapan untuk mendukung proses pembangunan, termasuk terkait pemanfaatan jalur hijau yang direncanakan menjadi bagian dari proyek.

“Masyarakat sangat mendukung rencana pembukaan lajur kedua Jalan Bukit Keminting dan mendorong agar segera direalisasikan,” ungkap Subandi Jumat (10/4/2026).

Selain Jalan Bukit Keminting, usulan lain yang mencuat adalah peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik, seperti pengaspalan Jalan Bukit Palangka yang tembus ke Jalan Gurame, serta kelanjutan pengaspalan di Jalan Bukit Indah. Aspirasi ini dinilai sebagai kebutuhan mendasar yang harus segera ditangani.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Subandi menegaskan pihaknya akan mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam program pemerintah daerah. Ia berharap hasil reses ini dapat mempercepat realisasi pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tentu akan menindaklanjuti aspirasi ini dan mendorong agar menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan,” tegas Subandi. (red)