Viral Dugaan Aksi Debt Collector di Palangka Raya, Aktivis Kalteng Desak Polisi Usut Tuntas

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., mendesak Polda Kalteng dan Polresta Palangka Raya mengusut dugaan aktivitas penagih utang atau debt collector yang menjadi sorotan setelah sebuah video beredar di media sosial. Video tersebut dikaitkan dengan dugaan penagihan kendaraan dan kedatangan belasan orang ke rumah warga di Kota Palangka Raya.

Sorotan itu muncul setelah beredar informasi mengenai peristiwa pada Kamis, 12 November 2026. Sebuah mobil yang terparkir di kawasan Duta Mall Palangka Raya diduga dipasangi alat pelacak GPS. Setelahnya, sekitar 15 hingga 18 orang disebut mendatangi rumah warga. Namun, kronologi dan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih memerlukan verifikasi.

Joseph mempertanyakan identitas para penagih, perusahaan pembiayaan yang memberikan penugasan, serta dokumen resmi yang menjadi dasar kegiatan mereka. Ia menilai aktivitas penagihan harus berlangsung secara transparan dan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan keresahan.

“Pertanyaan saya sederhana, mereka datang dari mana? Leasing mana yang menugaskan? Siapa yang memberikan surat tugas? Kalau memang mereka menjalankan tugas resmi perusahaan pembiayaan, tentu harus ada identitas dan kejelasan dokumen penugasan,” tegas Joseph, sebagaimana dikutip dari Cyrustimes.com, Sabtu (14/11/2026).

Selain persoalan identitas, Joseph meminta kepolisian menyelidiki dugaan pemasangan perangkat GPS pada kendaraan tersebut. Pemeriksaan dinilai perlu untuk memastikan pihak yang memasang alat, tujuan penggunaannya, serta ada atau tidaknya persetujuan dan dasar kewenangan yang sah.

“Jangan sampai masyarakat merasa diawasi, diikuti, bahkan didatangi beramai-ramai di rumahnya tanpa kejelasan prosedur. Persoalan utang memang harus diselesaikan, tetapi bukan berarti proses penagihan boleh dilakukan semena-mena,” ujarnya.

Joseph juga meminta aparat memeriksa perusahaan pembiayaan yang diduga berkaitan dengan penagihan tersebut. Pemeriksaan diharapkan mencakup status kendaraan, identitas petugas, surat tugas, hingga kronologi kedatangan belasan orang ke rumah warga. Ia turut mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas penagihan oleh pihak yang disebut berasal dari luar daerah.

Ia menyinggung kekhawatiran mengenai kemungkinan pembiaran terhadap praktik penagihan yang melanggar prosedur. Meski demikian, Joseph menegaskan bahwa pernyataannya bukan tuduhan terhadap institusi atau personel kepolisian tertentu. Hingga kini, belum terdapat bukti yang dapat memastikan dugaan pembiaran maupun keterlibatan aparat.

Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 juga melarang penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal, serta tindakan yang mempermalukan konsumen. Penarikan kendaraan dengan jaminan fidusia harus mengikuti mekanisme hukum yang sah.

Joseph menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk membenarkan debitur yang mengabaikan kewajiban pembayaran kredit. Ia berharap kepolisian segera memberikan penjelasan dan memastikan hak konsumen tetap terlindungi. Hingga artikel sumber diterbitkan, belum tercantum tanggapan resmi kepolisian maupun perusahaan pembiayaan terkait dugaan peristiwa tersebut. (red)