Komnas HAM Soroti Karhutla, Gubernur Agustiar Sabran Prioritaskan Keselamatan Warga Kalteng

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, dalam rapat koordinasi bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya menangani karhutla secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan pemadaman hingga perlindungan masyarakat yang terkena dampak bencana.

Dalam sambutannya, Agustiar menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah titik api yang berhasil dipadamkan.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, serta keberlangsungan aktivitas warga.

“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan,” demikian pesan Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Farid Wajdi.

Menurut Gubernur, penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan seluruh upaya pencegahan dan penanggulangan secara sendiri-sendiri.

Karena itu, Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut mencakup kegiatan edukasi, mitigasi, pencegahan kebakaran, hingga pemadaman di lapangan.

Selain memperkuat penanganan kebakaran, Pemprov Kalteng menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai salah satu prioritas.

Pemerintah menyiapkan sejumlah bentuk dukungan bagi warga yang terdampak kabut asap, termasuk rumah oksigen, masker, dan vitamin.

Bantuan air bersih serta kebutuhan pangan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama penanganan karhutla.

Langkah tersebut bertujuan mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sehari-hari warga.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah perlindungan bagi pelajar dari paparan asap.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan peserta didik ketika kondisi lingkungan berpotensi mengganggu kesehatan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan tujuan kunjungan lembaganya ke Kalimantan Tengah.

Komnas HAM ingin mendalami langkah pemerintah dalam mencegah kebakaran, menangani dampak bencana, serta menjalankan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Perhatian khusus diberikan terhadap pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan.

Komnas HAM juga menyoroti perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.

Selain itu, lembaga tersebut ingin mengetahui kondisi masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja akibat karhutla.

Dampak kebakaran terhadap mata pencaharian menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak hanya membahas pelayanan kesehatan dan pendidikan, Komnas HAM juga meminta informasi mengenai penegakan hukum dalam penanganan karhutla.

Lembaga tersebut ingin mendalami langkah pemerintah dalam menangani korban serta memastikan perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan kritik terkait kebakaran hutan dan lahan.

Perhatian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemenuhan HAM dalam penanganan bencana.

Komnas HAM memandang bahwa perlindungan masyarakat perlu mencakup hak memperoleh pelayanan dasar dan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kebakaran, tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak warga terdampak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut masukan dan rekomendasi Komnas HAM dalam upaya memperbaiki penanganan karhutla.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat kebijakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak kebakaran.

Pertemuan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat penanganan karhutla dengan menempatkan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas.

Pemprov Kalteng juga menegaskan pentingnya memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi selama proses penanganan hingga pemulihan pascabencana. (red)