Kejati dan PLN Perkuat Kerja Sama Pembangunan Jaringan Listrik Kalteng
BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada PT PLN (Persero) dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pendampingan tersebut diarahkan untuk mengantisipasi persoalan hukum, termasuk yang berkaitan dengan lahan dan wilayah masyarakat adat.
Komitmen itu disampaikan dalam Workshop Sinergi Hukum Mengawal Terang Negeri yang berlangsung di Aula Kejati Kalteng, Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). Kegiatan bertema Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Sosial dan Pembangunan Ketenagalistrikan Berkelanjutan tersebut melibatkan Kejaksaan, PLN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta para damang.
Kepala Kejati Kalteng, Hendrizal Husin, mengatakan kerja sama dengan PLN diperlukan untuk mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik. Menurutnya, Kejaksaan dapat membantu memberikan pemahaman hukum sekaligus mendukung penyelesaian persoalan yang muncul selama pelaksanaan proyek ketenagalistrikan.
“Kita dengan PLN tentunya terus dekatkan korporasi terutama dalam masalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita membantu PLN dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang dialami saat melaksanakan pembangunan jaringan listrik di Kalimantan Tengah,” ujar Hendrizal.
Hendrizal menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat adat karena sejumlah pembangunan jaringan listrik mencakup wilayah mereka. Sosialisasi dinilai diperlukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai kebutuhan pembangunan serta mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari.
“Karena pembangunan PLN ini kan mencakup wilayah masyarakat adat juga. Kita di sini perlu lakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya kalau ada keperluan pembangunan bisa bersama-sama menjaganya,” jelasnya.
Pendampingan Kejaksaan dapat dilakukan melalui kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara. Bentuk dukungannya mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan, dan audit hukum sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai pendampingan Kejaksaan penting untuk membantu PLN memahami aspek hukum dalam pelaksanaan program ketenagalistrikan, terutama proyek infrastruktur yang melibatkan berbagai pihak. “Kita bisa melakukan pendampingan dengan Kejaksaan. Ada beberapa hal yang kita perlu pahami, jadi yang paham betul tentang hukum adalah dari bapak-bapak Kejaksaan,” ungkapnya.
Iwan mengatakan pembangunan dan pelayanan ketenagalistrikan membutuhkan sinergi lintas sektor sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Koordinasi tersebut juga diperlukan dalam menangani persoalan pertanahan dan kepentingan masyarakat adat agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
Workshop tersebut turut dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara PLN Grup dan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah. Kerja sama ini diharapkan memperkuat koordinasi penanganan persoalan hukum, mendukung kepastian pelaksanaan pembangunan, serta mendorong pemerataan pelayanan listrik bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (red)
Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp
Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.
Ikuti Saluran WhatsAppDukung Jurnalisme Independen Bimaraya
Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).
⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan





Tinggalkan Balasan