Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

TBBR Kalteng Desak MK Tolak Gugatan UU PPLH, Tegaskan Kearifan Lokal Peladang Dayak Bukan Pemicu Karhutla

Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Tengah, Agusta Rachman (tengah). Dok Abimanyu/Bimaraya.com

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Kebangsaan dan sejumlah elemen organisasi kemasyarakatan (ormas) menggelar aksi damai di Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).

Aksi tersebut menyuarakan penolakan keras terhadap permohonan uji materi (judicial review) Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Tengah, Agusta Rachman, menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Bima Sadiropa Sijabat dan tim tersebut dinilai mengancam eksistensi tradisi berladang kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Aksi di Palangka Raya ini digelar bertepatan dengan jadwal sidang pemeriksaan berkas perkara tersebut di MK.

“Kami dari TBBR memprakarsai kegiatan ini bersama ormas lokal, paguyuban, dan kerukunan menyuarakan dan meminta kepada MK untuk tidak menerima atau menolak gugatan uji materi terkait Pasal 69 ayat (2) mengenai pengecualian berladang tersebut,” tegas Agusta saat diwawancarai di sela-sela aksi.

Agusta meluruskan pandangan keliru yang kerap menyamakan praktik berladang tradisional masyarakat adat dengan pembakaran lahan secara liar. Ia menjelaskan bahwa secara turun-temurun, masyarakat adat Dayak tidak pernah membuka ladang di lahan gambut, melainkan di tanah mineral yang subur dengan luasan terbatas maksimal dua hektare sesuai ketentuan peraturan daerah (perda).

“Sistem membakar pun ada metode dan mekanisme yang dilakukan secara bergotong royong. Tujuan kami hadir di sini agar ke depan para peladang tidak dikriminalisasi atas dasar membakar secara liar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agusta menyoroti fenomena masyarakat adat yang sering dijadikan “kambing hitam” ketika terjadi bencana kabut asap akibat pembakaran lahan skala besar oleh oknum korporasi. Ia mendesak pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk bersinergi dengan elemen masyarakat dalam mengedukasi publik hingga ke tingkat akar rumput agar batasan antara kearifan lokal dan kejahatan korporasi terlihat jelas.

“Harus bisa memisahkan antara korporasi yang membakar secara luas untuk kepentingan perusahaan dengan peladang tradisional. Intinya, peladang ini jangan menjadi kambing hitam. Kami tetap melindungi masyarakat adat kami dengan kearifan lokal, bahwa berladang dengan membakar masih bisa dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam perda,” imbuhnya.

Terkait motif di balik permohonan uji materi tersebut, Agusta mengaku tidak memahami tujuan para pemohon. Ia pun mengingatkan semua pihak untuk menghormati adat istiadat yang berlaku di Bumi Tambun Bungai.

“Seperti pepatah yang sering digaungkan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seharusnya para pemohon menyadari bahwa berladang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang kami. Jangan dicampuradukkan,” pungkasnya.

Aksi solidaritas ini turut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan ormas di Kalimantan Tengah, di antaranya Pemuda Pancasila, IKB, ADB, serta Perpedayak yang bersama-sama menyatakan dukungan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. (Abimanyu/bayu)

📢

Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp

Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.

Ikuti Saluran WhatsApp
📰

Dukung Jurnalisme Independen Bimaraya

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini