Bima Raya

Mengabarkan Lebih Luas

Peladang Dayak Jangan Jadi Kambing Hitam Kabut Asap, Pemuda Pancasila Palangka Raya Minta Perda Peladang Diutamakan

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, menyampaikan sikap penolakan terhadap uji materi UU Lingkungan Hidup saat aksi damai bersama TBBR dan Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kamis (19/11/2026). Dok. Abimanyu/Bimaraya.com

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan sikap tegas menolak upaya pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dinilai berpotensi mengancam eksistensi dan kearifan lokal tradisi berladang masyarakat adat Dayak.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, di sela-sela aksi damai yang digelar oleh Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).

Bush menegaskan bahwa kehadiran Pemuda Pancasila dalam aksi tersebut merupakan wujud solidaritas lintas organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjaga marwah adat istiadat di Bumi Tambun Bungai.

“Orasi hari ini adalah aksi solidaritas dari semua ormas, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah. Kami bersuara dan berteriak menyampaikan bagaimana adab, adat, dan aturan di satu wilayah jangan diganggu gugat. Peraturan daerah mengenai peladang itu juga jangan diotak-atik,” tegas Bush saat diwawancarai di lokasi aksi.

Menurutnya, tradisi berladang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan sejarah kehidupan masyarakat Dayak secara turun-temurun. Ia menekankan bahwa masyarakat adat Dayak sangat memahami mekanisme alam serta memiliki aturan main tersendiri dalam membuka lahan pertanian yang ramah lingkungan.

“Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar. Bagi kami, mereka adalah orang-orang luar biasa yang turut membangun Kalimantan Tengah melalui aktivitas meladang itu sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bush menyoroti kekhawatiran masyarakat adat yang kerap menjadi pihak yang disalahkan atau dikambinghitamkan saat terjadi bencana kabut asap akibat pembakaran lahan skala besar oleh oknum korporasi. Ia mendesak agar penegakan hukum di lapangan tidak salah sasaran dan tetap berpedoman pada peraturan daerah yang melindungi hak-hak peladang tradisional.

“Kami tidak ingin ke depannya terjadi salah tangkap, salah aturan, maupun salah cara dalam penanganan di lapangan, padahal hal itu sebenarnya sudah bisa diatur melalui peraturan daerah. Aturan mengenai peladang harus lebih diutamakan agar masyarakat adat Dayak merasa warisan leluhur dan cara mereka berladang tetap terlindungi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bush juga mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah mulai dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, hingga para bupati se-Kalimantan Tengah untuk bersinergi mengawal persoalan ini agar permohonan uji materi yang merugikan masyarakat adat tersebut ditolak oleh majelis hakim. (Abimanyu/bayu)

📢

Ikuti Bimaraya.com di WhatsApp

Dapatkan berita terbaru, informasi penting, dan update terkini dari Bimaraya.com langsung melalui saluran WhatsApp resmi kami.

Ikuti Saluran WhatsApp
📰

Dukung Jurnalisme Independen Bimaraya

Agar berita terbaru, investigasi, dan informasi penting dari Bimaraya.com lebih mudah ditemukan di Google, jadikan kami sebagai Sumber Pilihan (Preferred Source).

⭐ Jadikan Bimaraya Sumber Pilihan
Gratis • Hanya membutuhkan satu klik • Dapat diubah kapan saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini