DPRD Palangka Raya Dorong Pembatasan Akses Medsos Anak Dibanding Sekadar Larangan

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Upaya membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur dinilai perlu dibarengi dengan pendekatan edukatif dan penguatan peran keluarga. DPRD Kota Palangka Raya menekankan bahwa pembatasan bukan sekadar larangan, melainkan strategi perlindungan anak di tengah derasnya arus digitalisasi.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, mengatakan penggunaan media sosial kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Namun, tanpa pengawasan yang tepat, paparan informasi di ruang digital dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mereka.

“Anak-anak belum sepenuhnya mampu menyaring informasi yang mereka terima. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Menurutnya, media sosial memang memiliki manfaat dalam memperluas wawasan dan mempercepat akses informasi. Akan tetapi, banyak pula konten yang belum tentu benar atau tidak sesuai untuk dikonsumsi anak-anak, sehingga diperlukan langkah preventif untuk meminimalkan risiko tersebut.

Rana menegaskan, kebijakan pembatasan tidak bisa berdiri sendiri tanpa diimbangi peningkatan literasi digital dan keterlibatan aktif orang tua. Pengawasan serta edukasi dari keluarga menjadi kunci utama dalam membentuk perilaku anak di ruang digital.

“Peran orang tua sangat penting, baik dalam pengawasan maupun memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Dengan sinergi tersebut, ruang digital diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif.

“Harapannya, anak-anak kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, sehingga memberi manfaat, bukan justru menimbulkan dampak negatif,” pungkasnya.