DPRD Soroti WFH Tanpa Sistem Digital Berisiko Tidak Optimal, Tekankan Teknologi Jadi Tulang Punggung Kinerja ASN

BIMARAYA, PALANGKA RAYA – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah dinilai berpotensi tidak optimal jika tidak didukung sistem digital yang memadai. Hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, yang menekankan pentingnya penguatan teknologi sebagai fondasi utama pola kerja fleksibel tersebut.

Menurut Hatir, WFH tidak cukup hanya dimaknai sebagai kebijakan bekerja dari luar kantor. Perlu adanya sistem yang mampu memastikan kinerja aparatur sipil negara (ASN) tetap terukur, terpantau, dan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Teknologi harus jadi tulang punggung. Dengan sistem yang tepat, kinerja ASN bisa tetap terukur meskipun tidak berada di kantor,” ucapnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, berbagai instrumen digital seperti aplikasi pelaporan kerja harian, absensi berbasis elektronik, hingga dashboard pemantauan kinerja perlu dioptimalkan. Kehadiran sistem tersebut dinilai mampu menjaga transparansi serta akuntabilitas kinerja ASN selama menjalankan WFH.

Selain itu, Hatir menyoroti bahwa proses evaluasi kinerja juga harus bertransformasi. Ia menilai, evaluasi berbasis data menjadi kebutuhan mutlak agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan capaian riil di lapangan.
“Evaluasi tidak bisa lagi manual. Harus berbasis data agar keputusan yang diambil tepat dan cepat,” tegasnya.

Ia pun optimistis, dengan pemanfaatan teknologi yang maksimal serta komitmen seluruh ASN, kebijakan WFH justru dapat meningkatkan efisiensi kerja. Di sisi lain, ia mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dalam membangun sistem kerja digital yang adaptif guna menjawab tantangan birokrasi modern tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.