Evaluasi Kartu Huma Betang Sejahtera, 40 Persen Penerima Tidak Layak, Gubernur Instruksikan Verifikasi Ulang dan Siapkan Penambahan Kuota

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus melakukan pembenahan terhadap program-program strategis daerah, salah satunya program bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) . Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, dalam pertemuan rutin antara insan pers dengan Gubernur Kalteng di Istana Isen Mulang, Jumat (17/04).

Dalam sambutannya, Rangga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran pada penyaluran program Kartu Huma Betang Sejahtera. Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Kalteng telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan verifikasi ulang secara ketat.

“Mohon izin Bapak Gubernur, kami melaporkan bahwa kurang lebih 40% penerima Kartu Huma Betang Sejahtera dinyatakan tidak layak setelah dilakukan uji verifikasi dan validasi,” ujar Rangga di hadapan Gubernur dan awak media.

Rangga menjelaskan bahwa temuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Meski dilakukan pembersihan data penerima yang tidak layak, Rangga memberikan kabar baik bahwa Gubernur berencana untuk menambah kuota penerima program tersebut ke depannya.

“Beliau akan menambah kuota agar manfaat dari Kartu Huma Betang Sejahtera ini bisa dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kalimantan Tengah yang memang berhak,” tambahnya.

Selain membahas evaluasi program, Rangga juga mengajak insan pers untuk aktif berdiskusi mengenai isu-isu strategis, mulai dari skala global hingga lokal. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan media dapat melahirkan masukan konstruktif bagi pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk berdiskusi dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah,” tutup Rangga. (red)