Rakorda Bangga Kencana 2026: Pemprov Kalteng Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Capai Target Penurunan Stunting

BIMARAYA.COM, PALANGKA RAYA –Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/04).

Gubernur Kalimantan Tengah melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.

Menurutnya, stunting tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas hidup, produktivitas, hingga daya saing daerah. Ia menyebut, komitmen tersebut tercermin dari tren penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah, dari 27 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024.

“Capaian positif tersebut dapat diraih berkat kerja bersama yang kuat dan berkesinambungan. Namun kita tidak boleh berpuas diri, langkah percepatan harus terus didorong,” ujarnya.

Lebih lanjut, Linae menjelaskan sejumlah program intervensi strategis berbasis keluarga terus diperkuat, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan platform digital untuk pendampingan keluarga, program pemberdayaan lansia (SIDAYA), serta Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ia menambahkan, target penurunan stunting menjadi 18,80 persen pada 2026 merupakan tanggung jawab bersama yang harus dicapai secara terukur dan berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas layanan serta penguatan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri, menekankan bahwa penduduk merupakan variabel utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, investasi terhadap SDM perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari lahir sehat, tumbuh berkualitas, produktif saat usia kerja, hingga tetap berdaya di usia lanjut.

Ia juga menyoroti pentingnya arah kebijakan pembangunan kependudukan yang lebih teknis dan komprehensif. Menurutnya, Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) atau Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi fondasi perencanaan jangka panjang selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) lima tahunan.

“Hasil pemantauan kami, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, seluruhnya telah menyusun dokumen PJPK dengan baik. Bahkan, berdasarkan penilaian BKKBN, terdapat delapan kabupaten/kota yang memperoleh predikat dokumen PJPK berkualitas,” ungkapnya.

Syahfiri menjelaskan, predikat tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain integrasi sasaran dan rencana aksi dalam dokumen perencanaan daerah, pemenuhan 30 indikator PJPK, analisis situasi kependudukan berbasis metode PSRI (Pressure, State, Response, Impact), serta penyusunan yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan dukungan data akurat.

Ia menegaskan, PJPK merupakan dokumen komprehensif yang membutuhkan monitoring dan evaluasi secara berjenjang, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Evaluasi tersebut difokuskan pada capaian indikator kinerja serta implementasi rencana aksi lintas sektor.

“Monev PJPK diutamakan untuk menganalisis capaian indikator serta memastikan implementasi rencana aksi berjalan efektif di lapangan,” pungkasnya. (red)